0 
0
KOBEK KOTA – Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa (KLPBJ) Kota Bekasi Asep Kadarisman terkesan cuci tangan terkait pelaksanaan lelang proyek pelebaran Jalan Pasar Rebo Komsen Jatiasih senilai Rp60 miliar lebih. Menurut dia, pekerjaan yang dilakukan jajarannya sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Asep mengatakan, gugatan yang diajukan PT Faustine Brantas Berkarya ke Pengadilan Negeri (PN) Bekasi dengan menyebut KLPBJ sebagai tergugat III, adalah salah alamat. Dalam pelaksanaan lelang proyek itu, katanya, tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
“Tidak ada prosedur yang kita langgar. Sepanjang kita mengikuti SOP ya sudah, ” kata Asep kepada Koran Bekasi, belum lama ini.
Asep juga membantah jika PT Faustine Brantas Berkarya pernah melakukan sanggahan terhadap proyek pekerjaan pelebaran Jalan Pasar Rebo Komsen Jatiasih. “Tidak benar itu, ke saya tidak ada. Saya tidak tahu jika ada ke yang lainnya. Katanya ditembusin tapi suratnya tidak ada, “ kelitnya.
Disinggung kenapa kepala KLPBJ tidak penah menghadiri mediasi yang dilakukan Pengadilan Negeri Bekasi, dia justru dengan lantang mengatakan kepada Koran Bekasi menolak menghadirinya.
“Tidak perlu datang, kan sudah diwakili kabag hukum. Kabag hukum sudah mewakili semua unsur Pemkot. Karena Kejaksaan Negeri Kota Bekasi temasuk pihak yang digugat, ” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tri Adhianto dan Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (KLPBJ) Kota Bekasi Asep Kadarisman digugat salah satu kontraktor ke PN Bekasi.
Gugatan Perbuatan Melawan Hukum itu diajukan Direktur Utama (Dirut) PT Faustine Brantas Berkarya, Sahala Simatupang, berkaitan dengan pelaksanaan lelang (tender) proyek pembangunan dan pelebaran Jalan Raya Pasar Rebo, Komsen Jatiasih senilai Rp60 miliar lebih.
Menurut Sahala Simatupang, proses lelang proyek yang bersumber dari bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu diduga sarat dengan permainan.
Dalam gugatan yang sudah memasuki tahap mediasi (perdamaian) di PN Bekasi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi disebut sebagai tergugat I, DPUPR tergugat II. Kemudian, PT Lagoa Nusantara selaku pemenang lelang disebut tergugat IV. Bahkan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi selaku Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) juga dimasukkan sebagai tergugat V.
Menurut Sahala Simatupang, sebelum mengajukan gugatan dia pernah melakukan sanggahan kepada KPPBJ saat pengumuman pemenang lelang kegiatan pelebaran Jalan Raya Pasar Rebo Komsen Jatiasih. Tapi, pihak tergugat tidak mengindahkan sanggahan yang dibuatnya.
“Kita akan mengikuti proses mediasi yang dilakukan hakim PN Bekasi karena hal itu dengan hokum acara perdata. Tapi, perlu diketahui perkara ini timbul karena tidak ada tanggapan atas sanggahan kami ajukan, mulai dari walikota, sekda, Kadis PUPR dan Kejaksaan, ” kata Sahala Simatupang kepada Koran Bekasi, Kamis (14/12).
Sahala menjelaskan, jika dalam mediasi ini tidak ada titik temu, dia juga sudah siap untuk melanjutkan kasus ini ke penegak hukum yang lebih tinggi. Alasanya, dirinya beserta tim sudah siap menghadapinya.
“Dalam proses lelang diduga terjadi PMH. Materinya terkait persyaratan kualifikasi, yaitu Sertifikat Badan Usaha (SBU), Kemampuan Dasar (KD) dan surat dukungan bank, itu pada intinya, “ katanya.
Menurutnya proses lelang yang dilakukan KLPBJ terhadap pemenang pekerjaan proyek pelebaran Jalan Raya Pasar Rebo Komsen Jatiasih, persyaratannya diduga tidak sah secara hukum.
“Kita beranggapan bahwa lelang itu tidak sah. Karena tidak memiliki persyaratan kualifikasi. Tidak sesuai dengan yang ada dilampiran, karena itu ada formatnya, ” katanya. (tgm)
