0 
0
KOBEK KOTA – Pelaksanaan proyek peningkatan Jalan Cikunir Kota Bekasi yang menghabiskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017 bantuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Rp3 miliar lebih, diduga tidak sesuai rencana anggaran biaya (RAB).
Menurut Ketua LSM Forum Gerakan Berantas Korupsi Republik Indonesia (Forgebuki RI) Timbul Sinaga, PT Gokma Parulian Perkasa (GPP) selaku pelaksana kegiatan diduga dengan sengaja tidak menggunakan lantai kerja saat memasang udit, dan tidak menggunakan tutup.
“Hasil pelaksanaan proyek peningkatan jalan Cikunir yang dikerjakan PT GPP kurang maksimal. Kita curiga pelaksanaan pekerjaannya tidak sesuai RAB,” kata Timbul kepada Koran Bekasi, Rabu (3/1).
Timbul juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Bekasi agar memverifikasi kontraktornya. Tujuannya, agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai harapan.
Selain itu, kata Timbul, DPUPR harus mau melihat ke lapangan apakah pekerjaan PT GPP sudah sesuai dengan rencana dinas. Jika tidak sesuai rencana, katanya DPUPR berkewajiban menolak pembayarannya.
“Kontraktor nakal jangan diberi pekerjaan lagi. Kalau dinas tetap ngotot menggunakan kontraktor nakal, berarti ada sesuatu dalam DPUPR, ” katanya.
Tempat terpisah Siregar yang mengaku pelaksana PT GPP, membantah seluruh tudingan LSM Forgebuki. Alasannya, kegiatan itu sudah sesuai RAB karena udit menggunakan lantai kerja dengan penututupnya. “Tidak benar itu, kita menggunakan lantai kerja dan tutup udit. Pekerjaan kita sudah sesuai RAB, tidak ada yang kurang, ” kata Siregar kepada Koran Bekasi belum lama ini.
Disinggung bahwa PT GPP sudah blacklis tetapi bisa menang dalam lelang yang dilakukan Kantor Layanan Pengadaan Barang Jasa (KLPBJ) Kota Bekasi, Siregar lebih banyak diam. “Saya tidak tahu ya. Saya hanya pekerja saja di perusahan ini, ” kelitnya.(tgm)
