0 
0
Hudaya
KOBEK CIKARANG-Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi Hudaya berjanji akan menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi nomor 3 tahun 2016, tentang larangan Tempat Hiburan Malam (THM).
Perda itu sudah hampir 2 tahun, tapi belum bisa dilaksanakan, sehingga THM tetap buka tanpa retribusi ke pemerintah daerah setempat. Hudaya yang baru beberapa hari menjabat Kasatpol PP akan memastikan penyebab Perda itu belum bisa ditegakkan setelah mempelajarinya. “Kebetulan baru beberapa hari ini menjabat Kasatpol PP.
Sebab, belum bisa ditegakkan Perda ini, tentu ada alasannya. Itulah yang harus dipastikan lebih dulu,” kata Hudaya kepada Kobek, Kamis (11/1).
Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini berharap agar Perda itu bisa ditegakkan, sehingga harus lebih dulu dipelajari hingga tidak salah langkah yang bisa menimbulkan adanya gugatan ke pengadilan.
Tudingan adanya oknum yang memanfaatkan Perda demi kepentingan pribadi, dikatakan perlu dibuktikan. Sebab, banyak petugas yang tidak mungkin terawasi satu persatu.
Yang jelas, kalau oknum Satpol PP yang memanfaatkan Perda demi kepentingan pribadi akan ditindak.”Kami siap menegakkan Perda setelah dipelajari,” katanya.
Sebelumnya Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bekasi menuding aparat penegak Perda tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan ini sangat merugikan masyarakat, termasuk para pengusaha THM, karena dengan Perda itu, usahanya bakal ditutup.
Direktur LBH Bekasi Agus Rihat P Manalu, mengatakan Perda itu justru dinilai keliru dan berbenturan dengan undang-undang yang ditetapkan Kementerian Pariwisata. Dan yang lebih memprihatinkan, Perda Nomor 3/2016 Pasal 41 ayat (1) itu tidak pernah dilaksanakan. Ini sangat merugikan, sebab sejak Perda diundangkan, para pengusaha THM tidak lagi bayar pajak karena tak ada dasar hukumnya. Sebab, usaha itu sudah dilarang beroperasi, hanya saja karena tak ada penegakan Perda, sehingga tetap saja beroperasi. (hem)
