0 
0
KOBEK kota-walikota Bekasi Rahmat Effendi janjikan gaji pegawai tukang sapu jalanan (Pesapon) naik sekitar 25 persen. Dari sekitar Rp2,5 juta menjadi Rp3,1 juta terhitung sejak awal 2018. Rencana kenaikan gaji itu dijanjikan kepada 1.600 Pesapon di Plaza Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jumat (19/1).
Pantauan Koran Bekasi, Walikota Bekasi Rahmat Effendi mengumpulkan pegawai Pesapon. Dia menjanjikan bahwa selama kepemimpinannya gaji pegawai pesapon selalu naik, identik dengan kampanyenya.
Dia pun menjelaskan biaya kesehatan gratis.
Menurut Rahmat Effendi, gaji pesapon mengalami kenaiakan yang cukup besar dari tahun sebelumnya sebesar Rp2,5 juta (tahun 2017) kini menjadi sebesar Rp3,1 juta lebih (tahun 2018).
“Kita sudah sepakati untuk menaikkan gaji pesapon menjadi tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah, “ kata Rahmat Effendi kepada Koran Bekasi, Jumat (19/1) seraya menyampaikan bahwa pegawai yang baru masuk sama gajinya dengan yang sudah puluhan tahun bekerja.
Namun dibalik pengumpulan ribuan pegawai pesapon itu, terlihat Walikota Bekasi seperti sedang menggiring agar mereka mau memilih dia untuk satu priode lagi.
Pepen sapaan akrab Rahmad Effendi, menilai kegiatan itu bukan bagian dari kampanyenya. Melainkan kata Pepen kewajibannya sebagai walikota Bekasi.
“Jadi mereka ini selama bertahun tahun tidak pernah dilegalkan keberadaannya. Kalau tidak dilegalkan berarti mereka tenaga pekerja liar, sekarang diikat dengan perjanjian. Dimana disitu ada hak dan kewajiban, “ katanya.
Disinggun tentang pengumpulan ribuan pegawai pesapon agar mendukung dirinya dalam pemilihan kepala daerah, Pepen berkelit bahwa kegiatan ini bukan bagian untuk tim pemenangannya.
Pepen juga mengkalim bahwa simbol dua jari ke atas itu bukan bagian dari simbol dukungan yang diberikan pesapon yang telah dinaikan gajinya.
“Itu bukan simbol dua priode. Tapi, salam dua jari. Ini jari manis dan jari telunjuk. Namun, jika diinterprestasikan lain, itukan kalian, ” kelitnya.
Dalam Undang – Undang nomor 8 tahun 2015, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daearah Gubernur, Bupati dan Walikota, kepala daerah dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan, dan merugikan salah satu calon selama masa kampanye..
Hal itu tertuang dalam pasal 71 ayat 1. Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa dilarang membuat keputusan yang merugikan salah satu calon. Kemudian dalam ayat 3 disebutkan, petahana dilarang menggunakan kewenangan, program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun didaerah lain, dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. (tgm)
