KOBEK KOTA – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi Koswara Hanafi menolak memberikan keterangan alias bungkam terkait pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi.
Mantan Kepala Dinas Tata Kota (Kadistako) itu berdalih tidak ada yang perlu diwawancarai wartawan terkait dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) perusahaan fiktif pengelolaan parkir di Sentra Ruko Niaga Kalimalang.
Koswara juga membantah jika dirinya mangkir dari panggilan penyidik Kejari Bekasi. Alasannya, ketika penyidik menyampaikan panggilan pertama, dirinya sedang melaksanakan umroh.
“Sudah selesai, tidak perlu wawancara. Tidak benar saya mangkir. Yang pertama saya sedang umroh. Dan kedua saya hadir, ” kata Koswara kepada Koran Bekasi, Rabu (31/1).
Informasi yang diperoleh Koran Bekasi, Koswara diperiksa selama dua hari berturut turut (29-30 Januari) oleh penyidik Kejari Bekasi tanpa didampingi siapapun, termasuk penasehat hukum.
Selain Koswara Hanafi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi Supandi Budiman juga akan diperiksa penyidik Kejari setempat. Supandi, diduga memberikan izin pengelolaan parkir di Sentra Ruko Niaga Kalimalang, tanpa melihat aturan yang ada.
Terkait rencana pemeriksaan itu, Supandi Budiman mantan kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, mengaku siap kapan saja dipanggil penyidik.
“Ya kita serahkan saja kepada mekanisme hukum. Saya siap dimintai keterangan oleh kejari, jika memang diperlukan, ” kata Supandi kepada Kora Bekasi, Rabu (31/1).
Disinggung tentang surat izin yang dikeluarkan Supandi saat menjabat kepala Dishub, dia mengakuinya. Namun dia berdalih hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi, parkir dan terminal.
Supandi mengklaim setiap pengusaha yang ingin mengelola parkir di Kota Bekasi, izin utamanya adalah dari Dishub. Setelah mendapatkan izin untuk pengelolaan parkir mereka para pengusaha menyetorkan pendapatan itu melalui pajak parkir.
“Orang yang ingin mengelola parkir di Kota Bekasi, kan diizinkan dulu oleh Dishub (legalnya). Setelah dapat izin mereka baru bisa melakukan kegiatan pengelolaan parkir. Nanti ke pemerintah daerahnya masuk melalui pajak parkir, masuknya ke Dispenda, ” katanya.
Anenya, pengelolaan parkir yang diizinkan mantan kadishub ini lahannya belum diserahkan pengembang Sentra Niaga Ruko Kalimalang ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Pasalnya, lahan Sentra Niaga Ruko Kalimalang baru tahun 2017 diserahkan pengembang ke Pemkot. Dan bagaimana bisa lahan bukan milik Pemkot, untuk dikelola.
“Contohnya Metropolitan Mal (MM). Kan ada yang kelola parkir sendiri dan ada yang punya malnya. Mereka mengajukan pengelolaan parkir sendiri, syaratnya satu, mereka harus ada izin dari pemilik mal itu untuk kelola parkir. Atas dasar izin Dishub itu dia mengelola parkir, ” kelitnya.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara Hanafi dipanggil kejaksaan terkait dugaan KKN pengelolaan lahan parkir Sentra Niaga Ruko Kalimalang, tapi dua kali mangkir dari pemanggilan.
Menurut Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi Febrianda Ryendra, Koswara dipanggil untuk klarifikasi dugaan pembuatan perusahan fiktif dalam pengelolaan perparkiran. Jika pangggilan ke 3 kalinya tetap mangkir, katanya, Koswara akan dijemput paksa.
“Kita sudah dua kali memanggil Koswara Hanafi, tapi dia tetap tidak hadir. Pertama dia tidak hadir, alasannya karena ada urusan penting yang tidak bisa ditinggalkan, namun utusannya datang memberitahukan kami, ” kata Febrianda kepada Koran Bekasi, Jumat (26/1).
Sedangkan yang kedua, kata Febri,sapaan akrab Febrianda, jajaran intelijen menjadwalkan Rabu (24/1) untuk hadir. Tapi dalam panggilan kedua ini Koswara tidak ada konfirmasi ulang tentang keberadaannya.
“Saya beserta jajaran sudah satu hari menunggu kehadirannya, tapi dia tidak hadir. Saya berharap ada informasi, namun satu hari ditunggu staf atau ajudanya tidak ada yang menghubungi kami, ” kesalnya.
Menurutnya, pemanggilan Koswara dilakukan karena adanya surat laporan dari Paguyuban Sentral Niaga Ruko Kalimalang kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk ditindaklanjuti Kejari Bekasi, karena diduga telah terjadi KKN dalam pengelolaan parkir.
Dalam surat itu, katanya, mereka menduga pengelolaan parkir oleh rekanan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tidak mendasar. Dan terkesan dalam penunjukan langsung Pemkot Bekasi sarat dengan permainan oknum.
Mereka juga menduga bahwa perusahan parkir yang ditunjuk Pemkot Bekasi untuk mengelola parkir di Sentra Niaga Ruko Kalimalang adalah akal akalannya saja.
“Mereka pernah meminta bukti notulen, berita acara, perjanjian kerjasama dan dasar hukumnya kepada Dishub. Tapi mereka tidak dikasih, ” kata Febri mengutip bunyi permintaan surat mereka. (tgm)
0 
0
