-Choiruman Tuding Kinerja Dishub Buruk, Bisa Masuk Ranah Hukum
SETELAH marak diberitakan dan jadi gunjingan masyarakat Kota Bekasi, akhirnya bus Trans-Patriot keluar kandang juga. Selasa (6/2), setidaknya ada sembilan unit yang digeret langsung ke halaman parkir Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi dari pool di Jakarta.
Kesannya, ingin menunjukkan bahwa Trans-Patriot memang ada bukan hilang tak berbekas setelah di-launching pada 18 Desember tahun lalu.
“Bus produksi New Armada ini sudah dipindahkan ke area Stadion Patriot. Jadi, busnya ada di GOR, saya belum lihat, baru kemarin sore ditarik dari pool Jakarta karena ada isu Siaga 1 banjir Jakarta,” kata Direktur PD Mitra Patriot TB Hendra sembari menambahkan, pihaknya nanti yang mengelola bus Trans-Patriot. “Kami masih menunggu surat penugasan dari walikota. Surat penugasan ke kami ini belum turun.
Artinya, di dalam surat penugasan ini hak dan kewajibannya kita belum tahu. Tetapi secara lisan dalam beberapa kali rapat akan ditunjuk PD Mitra Patriot sebagai operator. Saya sudah komunikasi dengan kabag ekbang kalau tidak sore ini, besok (Rabu, 7/2),” lanjutnya.
Menanggapi raibnya bus Trans-Patriot beberapa waktu lalu, anggota DPRD dari PKS, Choiruman J Putro menilai hal itu tak terlepas dari buruknya kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. “Ini kinerja yang buruk sekali, perencanaannya buruk karena sampai saat ini belum jelas operatornya siapa. Terus terang, persoalan ini bisa masuk ke ranah hukum bila bus berkapasitas 21 penumpang itu dioperasikan tanpa adanya operator, kemudian penumpang dikenakan tarif. Itu namanya memperkaya pihak lain dengan memanfaatkan aset pemda. Padahal, seluruh aset pemda itu harus masuk ke kas daerah,” paparnya.
Soal pengadaan bus Trans-Patriot ini, menurut Choiruman, seharusnya terbentuk dulu BUMD (badan usaha milik daerah)-nya, baru dilakukan naskah akademis, bussines plan, dan kemudian diajukan. “Tapi ini kok aneh, belum ada BUMD resmi yang membawahi Bus Trans-Patriot, didalam draft anggaran pembiayaan muncul rincian anggaran pengeluaraan pembiayaan untuk penyertaan modal pada PD Mitra Patriot (untuk subsidi bus Trans-Patriot) sebesar Rp 900 juta. Padahal, hingga saat ini belum ada perwal yang menyetujui PD Mitra Patriot sebagai BUMD resmi Bus Trans-Patriot.
Jelas, secara perencanaan amburadul. Dalam bahasa hukumnya penanggung jawab pengguna anggaran itu Walikota dan dewan tidak menyetujui terkait dengan subsidi karena ga ada kepastian lembaga apa yang mau dipakai dalam penggunaan anggaran tersebut. Itu Rp900 juta tadinya mau buat operasional.
Kemudian pemda sebagai pemilik modal, menyertakan modal dengan asumsi tidak hanya meningkatkan pelayanan publik tapi juga menambah PAD. Tapi masalahnya ini sudah berjalan, berarti kesalahan paling fatal itu perencanaan di Dishub yang tidak melakukan koordinasi dengan Bapeda dan Bapeda tidak koordinasi dalam kaitan perencanaan anggaran tersebut,” jelasnya secara gamblang.
)Ditemui terpisah, anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi PPP, Sholihin menyatakan, BUMD bus Trans-Patriot akan segera dibentuk. “Akan ada dibawah BUMD PD Mitra Patriot yang mengelolanya. Hal itu perlu dilakukan sebagai pertanggungjawaban untuk mengoperasikan bus Trans-Patriot. Nanti kalau sudah dikelola dengan baik, masyarakat bisa menilai sendiri mana transportasi yang nyaman buat masyarakat, yang ada Wifi, AC dan lain-lain,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bus Trans-Patriot, M Solihin menuding carut marutnya pengelolaan bus Trans Patriot disebabkan permintaan Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang ingin cepat selesai. Padahal, untuk menciptakan kota yang modern dengan moda transportasi seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogjakarta, perlu perencanaan yang matang selama tiga tahun sebelum transportasinya diluncurkan.
“Pengelolaan bus Trans-Patriot seharusnya mempunyai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengelolaan bus.”Tapi ini kan karena Pak Walikota yang ingin cepat terlaksana, alhasil ya jadi begini, ” kata Solihin kepada Koran Bekasi.
Solihin mengakui, anggaran bus Trans-Patriot baru diajukan di pertengahan tahun 2017. Kegiatan lelang dilakukan melalui e-katalog dan dimenangkan PT New Armada Magelang dengan nilai satu unit mobil Rp682 juta.
“Halte bus Trans Patriot yang sudah kita sediakan ada 19 titik. Mobilnya ada sembilan unit dan dititipkan di karoseri Jakarta Utara, ” pungkasnya. (jim/tgm)
