KOBEK KOTA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi akan menyelidiki dugaan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tipe D di Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi senilai Rp3,6 miliar lebih.
Menurut Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Bekasi Febrianda Ryendra, tidak tertutup kemungkinan pihaknya akan meriksa pejabat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) serta Bagian Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa (BFPBJ).
“Kita lihat dulu laporan yang masuk ke meja saya, dari situ saya bisa melihat. Apakah ada kelalaian administrasi yang dibuat penyelenggara, atau tidak , ” kata Febrianda kepada Koran Bekasi, Senin (12/2).
Menurut dia, proyek yang dimenangkan PT Debitindo Jaya bisa saja terindikasi KKN (plotingan). Apalagi, perusahan ini diduga beralamat di permukiman atau menyewa rumah kontrakan sebagai kantor. Untuk itu, dia berharap kepada yang mengetahui perbuatan dugaan korupsi diminta segera membuat laporan resmi untuk ditindaklanjuti.
Febri, sapaan akrab Febrianda Ryendra mengatakan, penyidik kejaksaan memanggil seseorang harus mempunyai dasar. Untuk itu, dia meminta agar masyarakat berperan aktif dalam melakukan pencegahan korupsi.
“Kita minta kerja sama kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan korupsi. Jika melihat ada yang mencurigakan segera buat laporan resmi, ” katanya.
Namun dirinya menolak menjelaskan kepada Koran Bekasi, kapan tim melakukan pemeriksaan atau pemanggilan terhadap Disperkimtan dan BFPBJ, selaku yang bertanggungjawab.
“Sabar dulu semuanya butuh kehati-hatian dalam melakukan pemanggilan orang. Jangan kita panggil tapi dia tidak tahu dalam hal ini, ” jelas pria kelahiran Kota Minang ini.
Sebelumnya, Ketua LSM Forum Gerakan Berantas Korupsi (Forgebuki) Timbul Sinaga menuding pihak Disperkimtan Kota Bekasi melakukan pembiaran serta tidak melakukan survei tentang keberadaan PT Debitindo Jaya selaku pemenang lelang sekaligus pelaksana pembangunan Puskesmas Kelurahan Teluk Pucung menjadi RSUD tipe D di Kecamatan Bekasi Utara.
Menurut Timbul Sinaga, proyek pembangunan Puskesmas senilai Rp3,6 miliar lebih itu diduga plotingan oknum Disperkimtan bekerjasama dengan BFPBJ.
Alasannya, domisili PT Debitindo Jaya tidak sesuai Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010 pasal 19. Sebab, alamat perusahaan tersebut merupakan kontrakan atau rumah tinggal dan tidak memiliki aktifitas perkantoran pada umumnya.
Selain itu, kata Timbul, BFPBJ dan Disperkimtan tidak cermat dalam memilih pemenang lelang yang nilainya miliaran rupiah.
“Saya menduga perusahaan ini berdomisili di kontrakan, atau rumah kos. Bagaimana mungkin pemenang proyek miliaran rupiah, domisilinya di rumah, ” kata Timbul Sinaga kepada Koran Bekasi, Selasa (6/2).
Selain alamat perusahan yang diduga tidak sesuai peraturan, perusahan ini juga diduga dipinjamkan oleh salah satu kontraktor yang ada di Kota Bekasi untuk mengerjakan kegiatan.
“Kita mencurigai ada persekongkolan antara pihak ketiga, Disperkimtan dan BFPBJ untuk memenangkan tender ini, ” katanya.
Kepala Sub Bagian (Kasubag) pengadaan barang BFPBJ Rismanafar, membantah tudingan tersebut. Dia juga tidak mau disalahkan. Alasannya, sebelum dilakukan pelelangan harusnya Disperkimtan sudah memverifikasi data perusahaan peserta lelang. (tgm)
