NASIB Bus Trans-Patriot hingga kini belum juga menemukan titik terang terkait dengan siapa yang akan mengelolanya. Sebelumnya, PD Mitra Patriot menyatakan siap menjadi operator bus berkapasitas 21 penumpang tersebut untuk diluncurkan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi pada 10 Maret mendatang. Namun, hal itu hanya ‘mimpi’ bagi PD Mitra Patriot, karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut tidak diberikan rekomendasi sebagai operator bus Trans-Patriot.
“Saya sudah diberi kabar kalau penunjukan itu tidak diberikan ke PD Mitra Patriot. Karena ada hasil audit PD Mitra Patriot, harus ada perbaikan secara internal,” kata Direktur PD Mitra Patriot TB Hendra kepada Koran Bekasi melalui telepon seluler, Rabu (14/2). Hendra mengatakan, kemungkinan pengoperasionalan bus Trans-Patriot akan ditenderkan. Dan yang memegang peranan tetap Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi. Namun, Hendra sendiri belum mengetahui pola kerjasama antara dishub dan pihak ketiga sebagai operator. “Saya belum tahu polanya, isi surat dari Walikota seperti apa juga belum tahu. Yang pasti itu nanti memang ditenderkan, terbuka untuk operator yang siap,” jelasnya.
Selain karena ada perbaikan dalam internal PD Mitra Patriot, pihaknya mengaku belum siap untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk Bus Trans-Patriot seperti pool, tenaga supir, dan kebutuhan lainnya. “Kan ini butuh waktu cepat ada target di 10 Maret 2018. Jadi saya juga rada pesimis karena persiapan untuk pool, SDM yang memang berpengalaman, khawatir takut ada masalah. Karena memang jujur di PD Mitra Patriot agak khawatir walau saya sudah sering rapat untuk mempersiapkan semua kajian yang sudah dibuat oleh konsultan dan berdsarkan Permenhub. Bagi saya pun kalau kita yang mengelola hanya diberikan margin 10% untuk biaya operasional. Karena semuanya itu sudah ada hitungan baku, hitungan perkilometernya berapa,” paparnya.
Masih menurut Hendra, jika nantinya diberikan ke pihak ketiga, biaya operasionalnya tetap menggunakan APBD. “Pihak ketiga hanya rekanan. Yang dianggarkan ini kan tidak sekaligus dibayarkan melalui APBD, tapi setiap tri wulan. Secara kapasitas memang keuangan PD Mitra Patriot juga tidak memungkinkan. Nah oleh karena itu, kenapa di pihak ketigakan, ya paling tidak mereka (pihak ketiga) sudah mempersiapkan dana operasional untuk waktu tertentu,” tambahnya.
Terkait dengan sudah munculnya anggaran dalam APBD 2018 sebesar Rp900 juta untuk penyertaan modal (operasional Trans-Patriot) di PD Mitra Patriot, Hendra mengatakan anggaran tersebut nantinya tetap masuk sebagai penyertaan modal PD Mitra Patriot. “Untuk penyertaan modal yang Rp 900 juta itu tujuannya memang untuk PD Mitra Patriot. Karena dulu permohona dari kami itu untuk penambahan modal Mitra Patriot. Dan kalau untuk Bus Trans-Patriot, kalau ga salah ada Rp6,9 Miliar. Tapi coba cek lagi ke banggar, saya khawatir salah,” pungkasnya. (jim)