–Dinkes dan RS Swasta Sudah Tandatangani BAP
-Sholihin: Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan, Semua Dibayar
Kartu Sehat (KS) berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang menjadi program unggulan Pemerintah Kota Bekasi, sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat. Persoalan pembayaran klaim pun tak masalah karena sudah diselesaikan dinas kesehatan (dinkes). Dengan demikian, program KS-NIK ini harus terus dilanjutkan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi melalui Dinas Kesehatan mengaku sudah menyelesaikan pembayaran klaim rumas sakit (RS) yang melayani pasien pengguna KS-NIK. Hal ini disampaikan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati.
“Pemkot sudah mengalokasikan anggaran tahun 2018 untuk pembiayaan klaim RS pelayanan KS sebesar Rp115 miliar yang ada di Dinkes Kota Bekasi. Prinsipnya kita tidak ada permasalahan lagi, kita sudah melakukan penandatangan Berita Acara Pembayaran (BAP). Artinya, dengan adanya BAP ini kedua belah pihak sudah saling mengetahui tagihan (invoice) yang segera kami bayarkan, termasuk untuk yang belum dibayarkan sebelumnya,” jelas Tanti saat ditemui Koran Bekasi di ruang kerjanya, Senin (26/2).
Ia menambahkan, BAP yang sudah ditandatangi sudah sebagian yang dilakukan pembayaran. Setidaknya hingga Senin kemarin sudah ada 29 RS yang dipenuhi klaim pembayarannya. Dari 29 RS tersebut Dinkes sudah menggelontorkan anggaran sebesar Rp16 miliar.
“Sudah ada 29 RS yang diselesaikan klaim pembayarannya. Total anggaran yang keluar kurang lebih Rp16 miliar. Jadi tidak ada agi yang namanya tunggakan-tunggakan,” tegasnya.
Di sisi lain ia juga menyarankan agar seluruh rumah sakit swasta rekanan segera menyerahkan klaim tagihan dengan tepat waktu agar prosesnya tidak memakan waktu yang panjang. Untuk itu Dinkes akan membuat surat edaran ke rumah sakit swasta rekanan pemkot untuk segera merealisasikan imbauannya.
“Untuk bulan Januari 2018 ini, kami mengimbau kepada semua rumah sakit swasta rekanan agar segera melakukan klaim tagihannya kepada kami lengkap dengan dokumen dan syarat-syaratnya, agar tidak terlalu panjang prosesnya, dan kami akan segera buatkan surat edarannya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Bekasi juga telah melakukan pertemuan dengan semua rumah sakit swasta yang menjadi rekanan KS-NIK untuk membahas sejumlah kendala dalam hal maksimalisasi pelayanan kesehatan kepada warga Kota Bekasi, termasuk juga di dalamnya perihal pembayaran tagihan KS yang masih dalam proses pencairan.
Tanti menjelaskan, soal utang tagihan KS Pemkot Bekasi ke semua rumah sakit swasta rekanan yang sebelumnya dikabarkan mencapai Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) untuk tahun 2017 yang belum dibayarkan, saat ini sudah dalam tahapan pembuatan BAP dan sudah ditandatangani kedua belah pihak, yaitu Dinkes Kota Bekasi dan rumah sakit swasta terkait.
“Jadi semuanya sudah clear, rumah sakit pun dapat menerima dan sangat memahami itu. Kita tidak menjamin (tagihan 2017) sebesar Rp25 miliar ya. Karena bisa saja angka itu kurang atau bisa saja lebih. Namun, kami pastikan nilai sebesar Rp21 miliar telah diaudit, sedangkan sisanya masih direkapitulasi. Dan tagihan ini juga bukan dibayarkan oleh kami (Dinkes), tetapi akan dibayarkan oleh Bank Jabar melalui Pemda atau Kas Pemda,” terangnya.
Lebih lanjut Tanti mengatakan Dinkes Kota Bekasi saat ini terus melakukan penyempurnaan pelayanan kesehatan masyarakat, terlebih terhadap program Pemkot Bekasi yang pada awal 2017 lalu meluncurkan KS-NIK.
Dinkes mengimbau kepada semua rumah sakit swasta rekanan pemerintah daerah agar tidak lagi menolak pasien warga Kota Bekasi yang hendak berobat. Kalaupun mau ditolak hendaknya pihak rumah sakit bisa menunjukkan alasan penolakannya dengan logis dan detail. Warga Kota Bekasi juga diminta memanfaatkan keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di lingkungan masing-masing untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di tingkat dasar.
“Tetapi jika memang diperlukan penindakan lanjutan, seperti dokter spesialis, rawat inap dan rawat jalan, maka silakan berkunjung ke Rumah Sakit,” bebernya.
Terpisah, Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Bekasi Sholihin meminta kepada seluruh masyarakat dan pihak RS untuk tidak khawatir dengan adanya informasi yang beredar. Pasalnya, Sholihin yang juga ada di Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi ini juga membenarkan bahwasanya DPRD Kota Bekasi sudah menyetujui anggaran untuk pembayaran klaim RS penerima KS dalam APBD tahun 2018. Ia juga meminta pihak RS untuk tetap melayani pasien pengguna KS.
“Tidak perlu khawatir semuanya pasti dibayarkan oleh Pemkot Bekasi melalui Dinas Kesehatan. Tapi memang semuanya itu kan perlu pendataan, perlu verifikasi. Dan jika semuanya sudah selesai pasti Dinas Kesehatan langsung membayarkan melalui BJB. Jadi tenang saja, saya jaminannya,” pungkasnya. (Jimmy)