-Terindikasi Tindak Pidana Korupsi
-Tuding PPK yang Bertanggungjawab
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi didesak segera memanggil Bagian Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa (BFPBJ) Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Pasalnya, unit layanan pelelangan (ULP) itu diduga ikut memuluskan plotingan paket proyek kegiatan dan terindikasi tindak pidana korupsi.
DESAKAN itu disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Gerakan Berantas Korupsi Republik Indonesia (LSM Forgebuki RI) Timbul Sinaga kepada Koran Bekasi, Kamis (1/3). Menurut dia, dalam pelaksanaan pembangunan kontruksi fly over Rawapanjang tahun 2017 yang bersumber dari bantuan provinsi DKI Jakarta sebesar Rp50 miliar lebih dan harga perkiraan sendiri sebesar Rp30 miliar lebih, cenderung dipaksakan untuk dilelang.
Timbul menyebutkan, selain BFPBJ dia juga meminta agar pihak Kejari mau melakukan penyelidikan terhadap Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi. Alasannya, pembangunan tahun 2017 ini cenderung kurang maksimal.
“Kami mencurigai bahwa Pemerintah Kota Bekasi melakukan perencanaan tidak matang. Dan fakta di lapangan pada bulan Desember, pekerjaan belum mencapai 10 persen tapi anggarannya sebesar Rp30 miliar, ” katanya.
Dia juga mendesak agar kejaksaan serius dalam melakukan penyelidikan dugaan kongkalikong. Karena di tahun 2018 kegiatan yang sama dimunculkan lagi dengan pagu sebesar Rp99 miliar lebih. “Dalam hal ini pihak penegak hukum perlu melakukan penyidikan anggaran yang dipergunakan, karena anggaran ini kuat dugaan menjadi ajang kongkalikong, ” paparnya.
Menurut Timbul, kegiatan pada 2017 dengan anggaran sebesar Rp30 miliar lebih itu diduga pesanan dari salah satu kontraktor. Karena waktu kegiatan sangat mendesak dan terkesan dipaksakan. “Waktunya terbatas seperti sangat dipaksakan agar anggaran tersebut bisa ‘dikonkalikong’ atau di mark up, ” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Pengadaan Barang BFPBJ Rismanafar berdalih hanya menjalankan tugas yang diberikan pimpinannya. Bahkan, pihaknya hanya sebatas untuk melakukan lelang.
Jika ada dugaan yang tidak masuk akal dari masyarakat, kata Risman, bukan tanggungjawabnya, melainkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). “Langsung ditanyakan saja kepada PPK. Kita hanya melakukan lelang saja, ” kata Risman kepada Koran Bekasi, Kamis (1/3).
Disinggung tentang sisa anggaran kegiatan pelaksanaan konstruksi pembangunan flyover Rawapanjang tahun 2017 yang bersumber dari bantuan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai pagu sebesar Rp50 miliar lebih dan harga perkiraan sendiri sebesar Rp30 miliar lebih, dia mengaku tidak tahu menahu.
“Langsung ditanyakan saja kepada PPK-nya. Saya tidak tahu sisa anggarannya kemana, ” tandasnya. (Tgm)
0 
0
