Read Time2 Minute, 6 Second
Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi (DTKB) Harun Al Rasyid mengaku pesimis bus bus kota TransPatriot milik pemerintah kota bisa dioperasionalkan 10 Maret 2018 bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bekasi yang ke 21.
Buktinya kata, Harun, pasca diresmikan Senin 18 Desember 2017 lalu, bus berukuran 3/4 tersebut kini ‘dikandangkan’ di sisi timur Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi Selatan.
Harun Al Rasyid mengatakan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) gagal ditunjuk sebagai pengelola bus Trans Patriot karena secara administrasi perusahaan itu tidak siap menjadi operator bus.
“Sebetulnya ada beberapa faktor penyebab, namun utamanya karena ketidaksiapan administrasi makanya pemerintah harus melelang kepada swasta yang siap sebagai operator TransPatriot,” katanya Rabu (28/2) kemrin.
Harun memperkirakan, proses lelang menelan waktu selama lebih kurang dua bulan. Karena karena pemerintah harus melihat rekam jejak perusahaan yang ingin menjadi operator bus tersebut, hingga bus akan kembali dioperasikan sekita April mendatang.
“Rekam jejak yang harus dievaluasi diantaranya soal pengelolaan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia (SDM) dari perusahaan tersebut, bengkel, dan juga pool bus,” jelas Harun.
Kalau nanti semuanya sudah tidak ada masalah dan memenuhi persyaratan, mereka akan ditunjuk sebagai operator. Dan meski nanti operatornya dari pihak swasta, namun Harun memastikan tarif penumpang tetap Rp 3.500 per orang. Pemerintah daerah tetap memberikan subsidi ke sebesar Rp 3.500 per orang.”Tarif awal kan Rp7.000, tapi pemerintah memberikan subsidi setengah harga menjadi Rp3.500 per orang. Besarnya sumbsidi Rp6,8 miliar di APBD 2018,” katanya.
Harun menjelaskan ada dua trayek untuk transportasi berkapasitas 41 orang ini, yakni Terminal Bekasi-Harapan Indah dan Terminal Bekasi-Summarecon. Menurut dia, satu trayek terdiri dari dua rute yakni untuk pulang dan pergi kendaraan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana mengungkapkan, awalnya dia mengajukan Perusahaan Daerah Mitra Patriot (PDMP) sebagai pengelola TransPatriot. Namun saat diaudit dan dikaji, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Bekasi tersebut tidak memenuhi syarat sebagai operator bus.
Sayangnya, Yayan sendiri enggan menjelaskan alasan detail tidak terpenuhinya syarat PDMP sebagai operator TransPatriot. “Latarbelakang di perusahaan itu masih kurang, nanti akan kita lelangkan operatornya,” ujar Yayan.
Proses lelang bisa seperti yang lain melalui lelang elektronik. Bisa diikuti perusahaan swasta atau Badan Usahan Milik Negara (BUMN). Proses lelang, kata Yayan, akan dilakukan secara ketat melalui kajian investasi serta audit sarana dan prasarana pendukungnya.
Menurut Yayan, pemerintah akan tetap mengoperasikan TransPatriot secara maksimal bila sudah ada operator dari pihak swasta. Karena itu, dia meminta kepada masyarakat agar tidak risau karena bus akan segera dioperasikan. “Sekarang pada tahap mencari operator melalui mekanisme lelang,” jelas Yayan. (ade)
0 
0
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleppy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
