Read Time1 Minute, 49 Second
Kepala Kejaksaan Negeri Cikarang Risman Tarihoran mengungkapkan saat ini pihaknya tengah menangani dua perkara kasus korupsi dengan total kerugian Rp6 miliar.
Kedua kasus itu adalah penyelewengan dana kredit di Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Cikarang dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara dengan masing-masing kerugian Rp 3 miliar.
Risman mengatakan, dua kasus yang sedang ditangani memiliki tahapan yang berbeda. Untuk kasus kredit di BTN misalnya, saat ini sudah memasuki tahap penyidikan, sedangkan di kasus ADD masih berstatus penyelidikan.
Hanya saja walau kasus kredit di BTN sudah penyidikan, namun Kejari belum menetapkan tersangka. Penyidik masih berupaya melakukan pendalaman adanya penyelewengan dana dan keterlibatan korupsi berjamaah tersebut.
Penyidik juga masih menunggu audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat. “Sudah ada titik terang, mana saja yang akan kita tangkap. Ada tiga dan empat orang yang kami bidik, di antaranya rekanan bank,” tegas Risman Selasa (27/2) kemarin.
Risman menjelaskan, kasus kredit di BTN mencuat setelah kejaksaan mendapat informasi dari masyarakat. Kejaksaan kemudian menggelar penyelidikan hingga akhirnya diketahui adanya tindakan melanggar hukum.
Berdasarkan penyelidikan, petugas menemukan adanya persekongkolan antara oknum pegawai BTN dengan pihak luar untuk mencairkan bantuan kredit tersebut.
Namun, di tengah jalan kredit itu macet sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp3 miliar.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Angga Dhielayaksa menargetkan, satu-dua pekan lagi pihaknya bakal menetapkan tersangka dari kasus BTN. Dia mengklaim, telah mengantongi alat bukti berupa sejumlah dokumen dan keterangan para saksi dan ahli.
“Kasus ini dilakukan tersangka dengan modus kerjasama antara pihak BTN dengan pihak ketiga sebagai debitur. Pihak ketiga mengajukan kredit baik pribadi maupun perusahaan, namun tidak melalui tahapan dan administrasi yang benar sehingga banyak yang dilanggar,” kata Angga.
Sementara untuk kasus korupsi ADD Desa Karang Asih, kata dia, tim penyidik masih berupaya mendalami. Kasus tersebut terjadi dengan total anggaran Rp3 miliar pada tahun 2016.
Dugaan sementara, dana yang harusnya digunakan untuk pembangunan, justru sebagian dinikmati oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Meski demikian, Angga belum dapat berbicara banyak terkait kasus ini, termasuk pihak yang terlibat dan modus yang dilakukan. “Sekarang, tim masih berupaya mendalami terkait korupsi Desa Karang Asih untuk secepatnya ditetapkan menjadi penyidikan,” ujarnya. (ade)
0 
0
Happy
0 %
Sad
0 %
Excited
0 %
Sleppy
0 %
Angry
0 %
Surprise
0 %
