KOBEK CIKARANG-Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengakui kelemahan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2016 tentang larangan Tempat Hiburan Malam (THM), karena tidak ada sanksi bagi pelanggarnya.
Bupati Neneng kepada para wartawan mengatakan, dalam Perda memang ada larangan bagi THM, tetapi persoalannya tak diikuti dengan sanksi. Sehingga, kalau ada yang melanggar pun, tak bisa ditindak. “Ini memang kelemahan Perda, sehingga akan dikomunikasikan lebih dulu dengan DPRD,” katanya.
Kepada Kobek, Neneng menegaskan Perda itu bisa saja direvisi. Makanya, DPRD akan diminta pendapatnya untuk menyempurnakan Perda tersebut, sehingga bisa digunakan sebagai payung hukum menindak para pelanggar Perda itu.
Diakui, sejak Perda diundangkan, memang tidak bisa dilaksanakan. Pasalnya, jika dijadikan acuan untuk melarang tetapi tidak ada sanksi hukumnya, akhirnya tak ada manfaatnya. Kalau hanya dilarang, bisa jadi pengusaha tetap buka karena tak bisa ditindak.
Perda ini sudah dua tahun diundangkan, namun anehnya produk DPRD dan Pemda Kabupaten Bekasi itu, tak ubahnya pajangan saja. Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi tidak berani melaksanakan Perda tersebut. Berulangkali mau dijadikan sebagai acuan hukum, tetap tidak ada petugas yang berani.
Bahkan, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya yang baru 2 bulan menjabat, mengaku setelah mempelajarinya, ternyata payung hukumnya tidak kuat. Kalau hanya melarang, tapi tak ada sanksi, dipastikan tak akan bisa dijalankan. Pengusaha THM bisa saja tutup ketika ada razia penertiban, tetapi besok lusa bisa saja buka kembali karena tidak takut kena hukum.
Karena itulah, sekalipun di dalam APBD 2018 dianggarkan untuk penegakan Perda nomor 3 tahun 2016 tentang larangan THM. Tetapi tidak akan bisa dilaksanakan, karena justru akan muncul gugatan hukum kalau pelanggarnya dikenai sanksi karena tak ada dasarnya. “Dalam Perda saja tidak ada sanksinya, bagaimana bisa ditegakkan. Dasar hukumnya yang lemah yang menyebabkan selama ini memang tak bisa dieksekusi.
Mantan Kepala Diskominfo ini, mengakui Perda itu sudah dua tahun diundangkan, tapi tak bisa dieksekusi. Di dalam Pasal 47 dijelaskan tentang larangan usaha parawisata, di antaranya diskotiq, klub malam, karaoke, panti pijat. Tetapi dalam pasal itu, tidak ada ancaman hukuman atau denda bagi pelanggarnya. Anehnya, ancaman dan denda justru pada pasal 27, yaitu ancaman kurungan 6 bulan denda maksimal Rp50 juta bagi pengusaha yang tidak membuat pengumuman. “Hanya karena tidak membuat pengumuman justru bisa dihukum 6 bulan kurungan dan denda Rp50 juta, sementara bagi pelanggar sebagaimana di pasal 47, tak sanksi dihukum,” katanya. (hem)
