Oleh Erwiyantoro (Mbah Coco)*
Kepada yang terhormat pembaca akun Cocomeo, maaf kalau tulisan tentang Menggugat Hari Pers Nasional (HPN) sempat tertunda selama seminggu. Maklum, mbah Coco sebagai Pemimpin Redaksi Facebook Indonesia, sedang menikmati “libur kecil kaum kusam”. Namun, hari ini, coba dilanjutkan, sambil ingat-ingat, apa sih gol dari tulisan kusam ini. Mudah-mudahan pembaca masih nyaman untuk menyimak serta menunggu, kan?. Sekali lagi, mohon maaf.
Bagi kumpulan wartawan yang sempat workshop kecil-kecilan di sudut warung “Kedai Nun” Rawamangun. mBah Coco menilai, bahwa Hari Pers Nasional itu, memang harus dicabut oleh Presiden RI ke-7, Ir. Joko Widodo. Pasalnya, Surat Keputusan Presiden Soeharto No 5/1985 yang mengesahkan 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional, merujuk pada Kongres Wartawan Indonesia yang melahirkan PWI pada 9 Februari 1946.
Keputusan politik regim Soeharto di jaman itu, karena terkait dengan politik Soeharto, terkait dengan harga kertas dan terkait membungkam dunia pers. Namun, saat masuk ke regim Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. HPN hanya pemborosan, serimonial dari segelintir elit pengurus PWI Pusat. Dan, buntutnya menjadi “ajang mencari dana” yang ujung-ujungnya adalah mengambil secara halus dari APBN dan APBD.
Contohnya, saat HPN di Bengkulu, 6-10 Februari 2014 sebagai tuan rumah, menggelontorkan dana sebesar Rp 23 miliar, menjelang lengsernya pemerintahan SBY. Dana sebesar itu dari Pemprov Bengkulu dari mana? Apa itu uang pribadi sang gubernur Bengkulu? Sepertinya, sulit dijawab benar. Jika, akhirnya gubernur Bengkulu, dicokok KPK tahun 2017 lalu.
Dari pengamatan mBah Coco, dari peristiwa HPN Bengkulu. Maka, HPN itu nyatanya hanya menghambur-hamburkan uang negara, tetapi, dari aspek sosialnya tidak mengubah apa-apa dari nasib para jurnalis. Dan, sejak reformasi, kepentingan wartawan Indonesia, tidak lagi penting. Semuanya, hanya untuk kepentingan sekelintir pengurus PWI, dan kemudian dimanfaatkan sebagai alat negara.
Fungsi pers sebagai kontrol negara sekaligus sebagai pilar ke-4 demokrasi, tak pernah ada lagi. Sepertinya, yang membutuhkan HPN itu bukan lagi orang pers (karena pers sedang menuju kematian, yang ada hanya tinggal jurnalis tanpa surat kabar). Namun, kegiatan jurnalistik yang masih tersisa. Jadi, untuk apa ada HPN? Buat siapa HPN? Terkesan hanya pemerintah yang butuh HPN, benarkan?
mBah Coco terngiang-ngiang, ada pepatah global, untuk menaklukan wartawan atau jurnalis itu, jalannya hanya dua pilihan. Penjarakan, dibunuh atau kasih fasilitas. Busyet dach……itulah nasib profesi seorang jurnalis di mana pun di kolong langit ini.
Nah, versi mbah Coco. HPN adalah fasilitas menjinakkan pers. Terbukti, di masa lalu, HPN sering diakhiri kebulatan tekad insan pers memilih kembali Pak Harto untuk periode berikutnya. Di masa sekarang, lebih dahsyat, membunuh dan menutup nurani para pemilik media, pengurus organisasi pers, dan dunia jurnalistik umumnya. Dengan pesta-pesta, makan-makan, plesiran, baca-baca puisi, swafoto bersama pejabat, puja-puji pemerintah, lalu pemerintah juga balas puja puji dunia pers yang tak jelas wujudnya. Yang penting semua gembira, hepi-hepi, merasa telah berjasa pada bangsa dan negara. HPN 9 Februari 2018 lalu, justru “onani”, siap dukung Jokowi dua periode.
Sementara, di belahan bumi pertiwi yang “mBelgedes” ini, masih banyak saudara-saadara kita yang masih menderita, miskin, kurang pangan, tak berpendidikan. Terjangkit virus, makan sagu, jagung dan aking (nasi bekas) doang, tak bisa nonton tivi, tak bisa berkomunikasi dengan whatsapp, fecebook, twitter, instagram, youtube dan permainan game lainnya. Tak pernah terpublikasi secara konsisten, dan tidak dijadikan “headline” di medianya yang memang bodong (red, heheheheeh). Jangan mimpi, dicarikan solusi oleh PWI?
Dulu, sampai batas tahun akhir 80-an, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) masih punya citra rasa sebagai bagian lembaga pers, yang pernah dirasakan mBah Coco, saat jadi anggota PWI Jaya. Justru paling berkesan di jaman Masdun Pranoto sebagai Ketua PWI Jakarta. Saat itu, Masdun masih sangat berpihak kepada nasib anggotanya. Misalkan mencarikan lahan dengan Pemrpov DKI dan Perumnas, untuk dibuatkan rumah-rumah sederhana.
Contohnya Perumahan PWI di Cipinang, Jakarta Timur itu, dibuat oleh PWI Pusat, di sana wartawan senior seperti Rosihan Anwar, Salim Said, Sondang Meliala dll dapat bagian. Sedangkan Masdun di PWI Jaya, dan dulu ada namanya Kelompok Wartawan Marsela (Merdeka Selatan) yang kemudian jadi yayasan. Lembaga inilah yang super giat mengusahakan kesejahteraan untuk wartawan, termasuk bekerjasama dengan pengembang membangun rumah-rumah jurnalis. Mbah Coco kangen berat, kalau PWI lebih fokus memikirkan nasib para jurnalis. Setelah pensiun dari medianya, kartu anggota PWI tak bisa diperpanjang. Padahal, profesi jurnalis itu super mulia tanpa batas usia. Bisa nulis di mana saja, dan kapan saja, sampai akhir hayatnya.
Jangan tanya nasib Udin, wartawan Harian Bernas yang terbunuh di Jogjakarta tahun 1996, yang tak akan pernah terkuak dan siapa yang membunuh? Lalu, bisa apa PWI Pusat sekalipun? Itulah wajah PWI jaman “now” yang semakin tak jelas misi visinya. Tanyakan saja, kepada wartawan yang sudah mendapat sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Apa yang bisa digunakan metode, tujuan dan manfaatnya? Lha, yang menguji saja, nulisnya masih blepotan morat-marit, tapi dapat jatah nguji calon wartawan. Busyet dachhhhhhh
Nyatanya, kini PWI sudah tidak punya rasa kepedulian, yang tersisa hanya untuk kepentingan individu-individu elit pengurus PWI. Dan, kemudian membuat proposal-proposal untuk kegiatan mereka. Agar terkesan, mereka seolah-olah peduli dengan nasib wartawan se-Indonesia. Padahal, tujuannya hanya satu, agar HPN bisa langgeng dan tidak ada yang menggugat “kartel” mereka. Lihat saja, lembaga sekaliber Dewan Pers saja, doyan banget memelihara ‘kartel” bertahun-tahun, lewat Leo Batubara.
Dari penelusuran mbah Coco, maka saat ini, HPN untuk kepentingan Menteri Komunikasi dan Informasi, agar seolah-olah Jokowi sangat berkepentingan. Padahal, sejatinya Jokowi tidak pernah peduli dengan semua sepak terjang pendahulu-pendulunya, dari semua undang-undang atau pun keppres-keppres yang menghambat misi visinya. Berkali-kali Jokowi sering berujar, “Saya tak mau terbelenggu oleh ulah dan peristiwa masa lalu.”
Makanya, bisa jadi yang butuh HPN sekarang ini yang butuh bukan orang pers, tapi pemerintah (tujuannya untuk menaklukan). Dan, kemudian dimanfaatkan oleh pengurus PWI. Oleh sebab itu, kini harus diperjelas HPN ini untuk siapa? Karena kita-kita sebagai jurnalis tidak merasa terwakili? Jadi HPN itu kepentingan siapa, dan apa tujuannya? Undang-undang Pokok Pers pun, tidak pernah ada butir-butit yang menyebut tentang Hari Pers Nasional. Kalau pemerintah waras, maka HPN harus dicabut.
Ingat, sejarah HPN itu, sebagai alat dan cara pemerintah Orde Baru mendekati pers, melalui Harmoko, sebagai Menteri Penerangan RI. Oleh sebab itu, pers dikasih mainan. Jaman “now” pers itu sudah tidak ada. Lalu, buat apa pemerintah mendekati dan merangkul pers? Karena, PWI mengatahui, bahwa HPN itu punya Keppres, maka ada dana, entah itu dari mana, BUMN kek, BUMD kek. Tetapi, jelas-jelas itu awalnya dari APBN. Sementara, dunia jurnalistik yang sesungguhnya, menyampaikan kebenaran, memihak keadilan. Sebaliknya, HPN adalah pesta, dan fasilitas dari negara, semakin mengubur nurani dunia pers itu sendiri.
Kesimpulannya, Presiden Jokowi, atau lewat Menkominfo Rudiantara, saatnya jika masih waras, maka HPN segera dicabut. Tak ada gunanya mempertahankan Keppres jaman “old”, yang sudah tidak punya arti apa-apa terhadap insan pers.
Kami dari segelintir insan pers yang masih ingin waras, menginginkan perubahan, khususnya memohon Jokowi segera mencabut Keppres usang milik jaman “Orba”. Karena, selain hanya buang-buang uang negara, sekaligus memborosan. Juga sudah tidak mewakili insan pers di jagat Nusantara. Cepat atau lambat, lembaga mirip PWI akan tumbuh subur, mbalelo dan terbukti Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), dan sebentar lagi lembaga Wartawan Online Indonesia (WOI), juga ancang-ancang siapkan wadah baru dengan misi dan visinya sendiri, sebagai pesaing lembaga-lembaga wartawan penduhulunya.
Makanya, mbah Coco bilang, bahwa pagelaran HPN adalah sebuah ketidakwarasan. Siapa yang mendukung HPN ikut tidak waras. Kalau Presiden dan Menkominfo tidak mau dianggap tidak waras, mendingan saran mBah Coco, jangan mendukung HPN, dan pak Presiden harus segera mencabut Keppres No 5/1985, dan tugas Rudiantara, sebagai Menkominfo wajib menjadi pembisik bos-nya, untuk keluar cepat-cepat dari belenggu ketidakwarasan. ***
*Penulis Adalah Wartawan Senior, tinggal di Rawamangun Jakarta
0 
0
