-Ada Dana Hibah Organda, IPLT Sumurbatu, dan Stadion Mini Pondok Gede
-Mahasiswa Ancam Geruduk Kejati Jabar
Oleh Togi Manurung
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi berjanji akan menuntaskan tunggakan perkara dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang selama ini sudah diselidiki. Janji itu disampaikan Gusti Hamdani selaku Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) yang baru dilantik.
“Semampu saya, kalau ada tunggakan perkara di Kejari ini akan saya selesaikan dan tuntaskan. Tapi, sampai saat ini saya belum tahu apa saja tunggakan perkara yang ada di sini. Mungkin Anda lebih tahu dari saya, ” kata Gusti Hamdani kepada Koran Bekasi, Senin (26/3).
Gusti Hamdani yang baru menjabat kasi intel menggantikan Febrianda Ryendra mengaku belum bisa menjelaskan kapan jajarannya akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan masyarakat yang sudah masuk.
“Untuk semua itu ya nanti kita informasihkan kepada kawan-kawan wartawan, ” lanjut Gusti.
Menurut dia, tunggakan pekerjaan adalah salah satu tugas yang diberikan pimpinan untuk segera diselesaikan di Kejari Bekasi. Alasannya, pemberantasan korupsi merupakan salah satu tugas institusi penegak hukum.
Seperti diketahui, sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan korupsi masih menunggak di Kejari Bekasi. Dari beberapa laporan, sebagian sudah ada yang dilakukan penyelidikan bahkan penyidikan. Diantaranya, dugaan korupsi dana hibah tahun 2016 sebesar Rp350 juta yang diduga fiktif melibatkan Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi Hotman S Pane.
Kemudian, proyek Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Sumurbatu, Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi tahun 2016 yang menghabiskan APBD Rp12 miliar lebih, juga sudah pernah diselidiki Kejari Bekasi.
Proyek yang dikerjakan PT Gala Karya itu diduga belum rampung, sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti pemasangan lampu dan pagar. Selain itu, ada pemanggilan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi Dadang Ginanjar dan dua kontraktor pelaksana Stadion Mini Pondokgede dalam dugaan dugaan KKN pembangunan Stadion Mini Pondok Gede, hingga saat ini juga belum jelas tindaklanjutnya.
Pembangunan Stadion Mini Pondok Gede yang dikerjakan berturut-turut selama dua tahun oleh rekanan Disperkimtan (2015-2016), sebelumnya sudah melewati tahap penyelidikan tinggal meningkatkan ke penyidikan. Pasalnya, pada 2015 pembangunan stadion mini dikerjakan CV Cipta Karya dengan nilai kontrak Rp1,7 miliar. Kemudian pada 2016, tak butuh waktu lama Disperkimtan memerintahkan PT Antippada Bratasena dengan nilai kontrak Rp3,7 miliar melanjutkan pekerjaan tersebut.
Terkait banyaknya dugaan korupsi yang mangkrak dan tidak ada kepastian hukum di Kota Bekasi, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Bangsa (APPB) Bekasi pun sudah pernah melakukan aksi demo ke kantor Kejari Kota Bekasi.
Dalam aksi itu, APPB menuntut kejelasan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tiga stadion mini yang melibatkan oknum pejabat Disperkimtan Kota Bekasi. Mereka juga mendesak Walikota Bekasi ketika itu segera mencopot Kepala Disperkimtan Dadang Ginanjar yang dianggap paling bertanggungjawab dalam proyek tersebut.
“Dadang Ginanjar tidak layak menjabat sebagai Kepala Disperkimtan dan harus segera dicopot dari jabatannya,” kata Mulyadi selaku koordinator aksi demo beberapa waktu lalu.
Selain pencopotan Dadang Ginanjar, APPB juga menuntut penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Mahasiswa juga mengancam akan melakukan unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dengan membawa massa yang lebih banyak lagi, apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi. ***
0 
0
