Organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat ogah membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi mensosialisasikan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018.
Hal itu terjadi akibat minimya dana sosialisasi yang disiapkan KPU kepada kelompok masyarakat.
Seperti diketahui, Kamis (29/3) KPU melakukan presentasi dengan beberapa kelompok masyarakat, seperti mahasiswa dan kelompok kalangan disabilitas. Saat itu, disebutkan anggaran bantuan untuk sosialisasi sebesar Rp 5 juta untuk masing-masing kelompok masyarakat .
Dana tersebut dikatakan untuk beberapa kebutuhan kegiatan, seperti alat tulis kantor (ATK), penggandaan dokumen, honor narasumber, panitia, makanan ringan, dan spanduk.
Mendengar kabar ini, sontak segenap kelompok masyarakat yang hadir langsung menyatakan keluhan mereka. Rata-rata menilai dana sebesar Rp 5 juta tidak akan mencukupi menutupi biaya kegiatan.
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Kota Bekasi Arjon Boromeo malah mempertanyakan parameter KPU menetapkan anggaran sebesar itu.
“Parameternya apa, KPU menganggarkan dana sosialisasi sebesar itu. Kan harus jelas semuanya. Tadi juga ada teman-teman komunitas tuna rungu keberatan dengan anggaran sebesar itu. Lha, untuk biaya konsumsi saja mungkin habis,” ungkap dia.
Hal yang sama juga dikatakan Ketua Indonesia Fight Corruption Intan Sari Geny. Dia menilai sikap KPU Kota Bekasi tidak bijaksana dalam merespon dukungan dari kelompok masyarakat. “Gak pantas lah. KPU minta dukungan kelompok masyarakat, giliran mau didukung dalam rangka mensosialisasikan Pilkada, kok malah seperti itu respon KPU Kota Bekasi? Kurang bijak,” tegas Intan.
Intan mengaku mendengar informasi yang menyebutkan nilai bantuan dari KPU Kota Bekasi untuk penyelenggaraan sosialisasi yang dilakukan masing-masing kelompok masyarakat adalah Rp 15 juta. “Nah sekarang ternyata berubah cuma Rp 5 juta. KPU Kota Bekasi harus memberikan klarifikasi yang sejelas-jelasnya, jangan cuma setengah-setengah,” ungkapnya.
Lebih lanjut Intan juga menyoroti kinerja KPU Kota Bekasi yang menurutnya tidak transparan dalam pengelolaan anggaran. “Sebenarnya yang harus diperhatikan itu adalah dari mana asalnya anggaran tersebut? Kan ada informasi bahwa KPU Kota Bekasi menerima dana hibah dan dana dari APBD,” ulas dia.
“Masyarakat kan butuh informasi berapa besaran dana hibah yang diterima KPU Kota Bekasi. Begitu juga jumlah dana yang diterima dari APBD. Nah seharusnya KPU Kota Bekasi menjelaskannya ke publik,” kata Intan.
Sebelumnya, kinerja KPU Kota Bekasi sempat disoal. Pasalnya, ada dana hibah Pilkada 2018 sebesar Rp51 miliar yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sayangnya, sosialisasi yang dilakukan terkesa sangat minim.
Dalam pelaksanaan tahapan pilkada misalnya, mulai pengumuman pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, penetapan pasangan calon, pengundian atau pengumuman nomor urut pasangan calon, terkesan KPU Kota Bekasi kurang mempublikasikannya kepada masyarakat melalui media massa. Hal ini bertolak belakang dengan KPU Jawa Barat dimana hasil pengundian nomor urut pasangan calon, langsung dipublikasikan pada semua media massa di seluruh Jabar. (*/tgm)
