KOBEK KOTA-Eksistensi 28 pejabat Pemerintah Kota Bekasi yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) patut dipertanyakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya memberikan dispensasi perpanjangan waktu bagi mereka hingga sepekan ke depan untuk memberikan laporan.
Asisten Daerah (Asda) III Bidang Administrasi Umum Kota Bekasi Dadang Hidayat di Bekasi, Senin (2/4) mengatakan, ke-28 pejabat tersebut saat ini bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan politik (Kesbangpol), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Kecamatan Bekasi Barat.
Menurut dia, dari total 2.600 lebih Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bekasi saat ini, sebanyak 379 di antaranya wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK untuk transparansi.
Sebanyak 78 persen para wajib menyerahkan LHKPN tersebut sudah melaporkan hartanya kepada KPK hingga batas waktu penutupan pelaporan pada 31 Maret 2018.
“Saat ini masih ada sekitar 28 pejabat lagi yang belum melaporkan hartanya ke KPK. Namun ada dispensasi kepada mereka hingga sepekan ke depan,” katanya.
Menurut Dadang, dirinya telah mengumumkan tentang masalah itu saat memimpin jalannya apel Senin pagi di Plasa Pemkot Bekasi seraya meminta kepada mereka supaya melaporkan hartanya melalui website resmi KPK hari ini.
“Hari ini saya minta selesai. Mohon hartanya dilaporkan melalui website KPK dan disampaikan ke Inspektorat Kota Bekasi,” katanya.
Dikatakan, dari hasil klarifikasi dirinya kepada wajib LHKPN di tiga instansi tersebut, mayoritas mereka mengaku kesulitan dalam mengakses layanan wesite KPK.
“Itu adalah alasan klise, saya saja LHKPN-nya dilaporkan oleh staf di tempat kerja. Sudah banyak staf di Pemkot Bekasi sekarang sudah ‘melek’ teknologi informasi (TI),” katanya. (*/nga)
