Pembatalan Pembangunan Gedung 16 Lantai  Dinilai Permalukan Pemda Kabupaten Bekasi

KOBEK CIKARANG-Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi 16 lantai yang dialokasikan di APBD 2018 senilai Rp100 miliar lebih, dibatalkan setelah ada pemenang tender.

Pembatalan itu diduga karena permainan oknum tertentu yang akhirnya justru dinilai  mempermalukan Pemerintah setempat, khusunya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Pasalnya, perusahaan PT.Tirta Dhea Addonnics  sudah memenangkan tender dengan nilai Rp89.993.545.000 dari pagu Rp100.993.925.000, tetapi tiba-tiba dibatalkan, kata Dewan Pembina Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah (LP3D) Bekasi Jonly Nahampun kepada Kobek lewat telepon selulernya.

Pembatalan ini menimbulkan berbagai tanggapan negatif. Bahkan, ada yang menuding terjadi permainan, namun karena pemenangnya tidak sesuai dengan keinginan oknum tertentu, akhirnya dibatalkan. “Ini diduga permainan oknum tertentu, setelah pemenangnya bukanlah perusahaan yang tidak dikehendakinya,” katanya.

Pembatalan itu sendiri  alasannya karena belum adanya rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan analisa dampak lingkungan (Amdal), namun itu bisa saja hanya sebagai alasan. Masalahnya, pembangunan gedung yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 itu, pasti sudah melalui berbagai pertimbangan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi mensyahkannya, juga sudah melalui kajian.

Jonly melihat Pemda tidak konsisten. Buka tender lalu diikuti sejumlah kontraktor hingga akhirnya ada pemenangnya lalu dibatalkan, namun dibalik itu, ia melihat pembangunan gedung 16 lantai tidak terlalu mendesak. Karena bangunan perkantoran yang ada, sebenarnya masih sangat layak, sehingga anggaran Rp 100 miliar bisa digunakan untuk pembangunan gedung sekolah dan Puskesmas.

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin kepada wartawan memastikan pembatalan pembangunan gedung 16 lantai di komplek perkantoran Pemda di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat karena masih ada beberapa hal yang harus ditempuh sesuai ketentuan pembangunan gedung negara. “Jika diteruskan, akan menjadi masalah, sehingga harus dibatalkan,” katanya. Namun tidak menjelaskan, kapan pembangunannya akan dilaksanakan.

Hal yang sama dijelaskan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin. Beberapa persyaratan kelengkapan dokumen belum terpenuhi sesuai mekanisme pembangunan gedung Negara, seperti moratorium keuangan dengan Menteri Keuangan dan rekomendasi Gubernur Jawa Barat dan Kementerian PUPR. (hem)