DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi 2018. Evaluasi dan monitoring ini berlangsung di gedung DPRD Jalan Chairil Anwar No. 112 Margahayu, Bekasi Timur, Senin (23/4).
Unsur Muspida yang hadir, Kapolrestro Bekasi Kota Kombes Indarto, Dandim 05/07 Bekasi Letkol Arm Abdi Wirawan, Asisten Daerah I Erwin Effendi, Kepala BKPPD Reny Hendrawaty, Kepala Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Bekasi Junarsih, Kasubag Evaluasi Lapangan Arti Mustika dan Satpol PP Kota Bekasi.
Kemudian hadir juga Ketua KPU Kota Bekasi Ucu Asmara Sandi, Ketua Panwaslu Novita, Wakil Ketua III DPRD Irman Firmansyah, Anggota DPRD Choiruman J Putro, Machrul Falak, dan Maryadi.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi Choiruman dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada segenap jajaran aparat keamanan yang terlibat dalam pengamanan Pilkada Kota Bekasi.
“Terimakasih kepada jajaran aparat keamanan, baik dari pihak TNI maupun Polri, karena sampai dengan saat ini kedua jajaran tersebut bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Choiruman.
Ia juga mengajak setiap pihak untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab. “Mari kita samakan persepsi dalam melaksankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jangan pernah kita bosan dalam melaksanakan tugas ini. Kita harus tetap koordinasi dengan aparat keamanan yang ada,” paparnya.
Hal yang sama juga dilontarkan Maryadi. Dia mengatakan kegiatan Pilkada ini merupakan rutinitas yang sudah pernah dilaksanakan di Kota Bekasi sebelum-sebelumnya. Untuk itu ia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ada rasa takut dalam momentum Pilkada.
“Saya rasa kegiatan Pilkada ini adalah kegiatan rutinitas yang sudah pernah kita laksanakan di Kota Bekasi. Jadi jangan kita malah seakan-akan ada rasa ketakutan, seolah terjadi sesuatu. Percayalah, Allah SWT akan mengamankan semua kegiatan ini. Jadi kita tidak perlu resah dan takut akan datangnya kegiatan atau pelaksanaan Pilkada karena pihak keamanan, baik dari TNI dan Polri juga sudah menjamin keamanan,” jelasnya.
Maryadi meminta kepada para tokoh agama untuk tidak memberikan tauziah di musholah ataupun masjid dengan memberikan ceramah kepada jemaahnya untuk membenci salah satu paslon, karena nantinya akan menjadikan fitnah dan dapat menimbulkan konflik SARA di Kota Bekasi.
Pihak keamanan dari TNI dan Pori juga meyakinkan masyarakat Kota Bekasi bahwa pelaksanaan Pilkada tahun ini akan berjalan kondusif. Hal itu diperkuat dengan penegasan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto. Menurut dia, pihaknya telah mensiagakan 1.700 personil kepolisian untuk menjaga jalannya pelaksanaan Pilkada.
“Pengamanan Pilkada itu ada tahapan yang sudah disiapkan. Setiap hari kita selalu membuat tim intel kriminal sesuai dengan tingkat kerawanan wilayah. Dari 330.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Bekasi, kami pilahkan melalui 3 warna yaitu hijau, kuning dan merah. Masing-masing warna sesuai dengan tingkat kerawanan di wilayah kita. Kami juga sudah menyiapkan 1.700 personil untuk mengamankan kegiatan Pilkada di Kota Bekasi. Insya Allah Kota Bekasi aman menjelang Pilkada dan saat pelaksanaan Pilkada. Saya juga berharap Panwaslu dan KPU Kota Bekasi tetap tegas dalam melaksanakan tugasnya,” kata Indarto.
Hal yang sama juga dikatakan Dandim 05/07 Bekasi Letkol Arm Abdi Wirawan. Dengan tegas ia mengatakan akan selalu siap mendukung dan membantu pihak kepolisian, khususnya Polrestro Bekasi Kota untuk mengamankan jalannya Pilkada sesuai dengan permintaan pihak kepolisian.
“Penekanan dari komando atas, kami TNI harus menjaga netralitas, apabila kami kedapatan memilih dan mendukung salah satu paslon, ancaman buat kami adalah pecat dari kedinasan,” jelasnya.
Terkait dengan alat peraga kampanye (APK), Satpol PP Kota Bekasi juga dengan tegas akan menindak setiap yang melanggar aturan.
“Kami sampai dengan saat ini masih melakukan pemantauan tentang alat peraga kampanye (spanduk dan baliho) yang dipasang di wilayah Kota Bekasi. Apabila kedapatan tidak sesuai dengan ketentuan Panwaslu dan KPU maka kami akan melakukan pelepasan dan pemusnahan. Tapi kami tetap netral dengan tidak mendukung salah satu paslon agar kami bebas melaksanakan tugas,” terang Deddy mewakili Satpol PP.
Dalam rapat evaluasi tersebut disepakati, setiap alat peraga kampanye pilkada Kota Bekasi yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan akan diturunkan atau dimusnahkan. Namun akan diberikan surat teguran terlebih dulu kepada pihak pemasang oleh pihak Panwaslu selama waktu 1×24 jam. Apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan maka pihak panwaslu akan melakukan pencopotan. (jim)
0 
0
