KABUPATEN Bekasi dengan kawasan industri terbesar di Indonesia, berkeinginan memiliki Universitas Negeri mengikuti daerah tetangganya Kabupaten Karawang dengan Universitas Singaperbangsa.
Keinginan itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bekasi Drs Maman Agus Supratman MSi usai Hari Pendidikan Nasional (Harpenas) tanggal 2 Mei 2018. Dengan potensi sumber daya alam dan perkembangan pembangunan, cita-cita akan sebuah Universitas Negeri merupakan hal yang wajar dan sudah mendesak.
Dikatakan, jika belum bisa mewujudkan Universitas Negeri (UN), pihaknya akan mengusulkan Universitas BUMD. Kalau UN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka akan diusulkan sebuah Universitas yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). “Kebetulan daerah lain sudah ada Universitas BUMD, maka tidak mustahil bisa diwujudkan di Kabupaten Bekasi. Mengenai lahan, Pemda pasti bisa menyediakannya,” katanya.
Perguruan Tinggi (PT) berafiliasi ke BUMN ini, nantinya hampir sama dengan negeri. Anggaran dan pembiyaan lainnya, akan disubsidi Pemerintah Daerah. “Inilah harapan saya sebagai Kepala Disdik. Namun sejauh ini, belum bisa diketahui kapan akan terwujud,” katanya. Dunia pendidikan di masa mendatang di daerah ini, harus lebih baik dan berkualitas. Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin juga terus memotivasi agar pendidikan dapat bersaing dengan daerah lain.
Dalam penanganan SDN dan SMPN, terus diupayakan agar para tenaga pengajar semakin mumpuni. Terutama para Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) setelah Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) dihapuskan. Sebab, dengan dibubarkannya UPTD dari 23 Kecamatan, maka para kepala sekolah (Kasek) pun harus menjabat sebagai manajer dan juga chief executive officer layaknya di sejumlah perusahaan. Artinya, keberadaannya memerlukan kemampun yang lebih setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
Para kepala sekolah pun, kini berwenang penuh terhadap sekolah dan pengelolaan anggaran, sehingga sebagai pemimpin di sekolah haruslah sosok yang mumpuni. Dia sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) yang sebelumnya menjadi tanggungjawab UPTD,” kata pria yang kerap dipanggil MA ini.
Beban yang dihadapi Disdik pun semakin berat. Karena setiap urusan sekolah harus langsung ke Disdik, padahal sebelumnya urusan UPTD. Di daerah ini ada 708 SDN dan 95 SMPN ditambah sekolah swasta. Makanya, pihakya harus mempersiapkan para Kepala Sekolah dengan tanggungjawabnya sekarang ini.
Sejak pembubaran UPTD, serangkaian pendidikan dan pelatihan disiapkan bagi para kepala sekolah agar mampu mengelola penuh sekolah. Karena, pengelolaan sekolah saat ini seperti penanganan sebuah perusahaan. Sehingga, kemajuan sekolah sangat tergantung pimpinannya.
Ditambahkan, pada tahun pertama ini, memang ada kesulitan karena kaget dengan perubahan akibat pengelolaan keuangan yang langsung ditangani Kasek serta non tunai. Sebab, dengan sistem non tuna, penerimanya akan jelas dan tak ada potongan. Ini memang karena belum terbiasa dengan penyiapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Tetapi nantinya setiap sekolah akan mampu menganggarkan sesuai dengan kebutuhan sekolahnya,” katanya.
Dinas Pendidikan hanya membantu memperlancar prosesnya, sebab pengalokasian dan penggunaannya sudah menjadi manajemen berbasis sekolah. “Kami berharap, dunia pendidikan di daerah ini akan mampu bersaing dan unggul di masa mendatang,” katanya. (advertorial)
0 
0
