TAHUN 2019 merupakan awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bekasi membuat satu konsep strategis dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Konsep itu meliputi tiga bidang, yaitu bidang pembangunan manusia dan masyarakat, infrastruktur pengembangan wilayah dan bidang ekonomi dan sumber daya air.
Berdasarkan hasil usulan kegiatan melalui e-musrenbang saat ini, jumlah usulan kegiatan tahun 2019 mencapai 8.259 dengan rincian kegiatan melalui on line sebanyak 5.422 dan offline sebanyak 2.837. Beberapa persoalan penting dan menjadi tiga kriteria program yang harus jadi pertimbangan. Pertama, program strategis adalah program untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan sesuai dengan tahapan fokus pembangunan Kota Bekasi. Kedua, program prioritas dan terakhir program pendukung.
“Fokus prioritas pembangunan tahun 2019 meliputi bidang sumberdaya manusia, kelembagaan, regulasi, infrastruktur dan birokrasi, seperti terlihat pada bagan rancangan awal RKPD Tahun 2019. Untuk mendorong semakin tingginya minat investasi di Kota Bekasi akan diupayakan untuk melakukan perbaikan fasilitas perdagangan, serta memperkuat iklim investasi dengan melakukan penataan Perda tentang investasi,” kata Kepala Bappeda Kota Bekasi Koswara kepada Koran Bekasi, Senin (7/5).
Dengan adanya perda tersebut, kata dia, akan terwujud skema public private partnership yang menguntungkan semua pihak. Ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah, dan pemerintah berupaya untuk meningkatkan para wajib pajak serta pengelolaan PAD secara efektif dan efisien.
Beberapa indikator keberhasilan capaian tahun keempat ini, katanya, dapat dilihat dari peningkatan jumlah investor yang masuk ke Kota Bekasi, meningkatnya wajib pajak dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Koswara menambahkan, untuk dapat mewujudkan Bekasi kota kreatif yang ihsan tahun 2025, ia berharap agar proses perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui keterpaduan antara pendekatan top down policy dengan bottom up planning. Oleh karena itu setiap forum musyawarah perencanaan pembangunan dijadikan sebagai ajang koordinasi antar instansi pemerintah, masyarakat dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan, memformulasikan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang sesuai kebutuhan, sehingga pada gilirannya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
“Akhirnya kita berharap agar seluruh pemangku kepentingan mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, partisifatif dan akuntabel sehingga dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas akan tercapai. Sukses perencanaan, sukses implementasi dan bermanfaat,” paparnya.
Ditempat yang sama, Indra Nugraha, Fungsional Perencana Bappeda Kota Bekasi mengatakan, RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 -2023 disusun bersama parastakeholder berdasarkan kewenangan dan peran dari masing-masing pusat tanggungjawab dengan mengintegrasikan konteks global, nasional dan lokal.
Menurut Indra, kerangka acuan lainnya dalam perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang secara global ialah merujuk kepada The Sustainable Development Goals (SDGs) yang digagas olehThe United Nations Development Programme (UNDP), salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani masalah pembangunan yang bertumpu pada peran manusia.
“Hasil dari proses ini adalah strategi pembangunan atau rencana yang mengatur kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi dengan memikirkan, mensinergiskan, merumuskan dan nantinya menetapkan rencana kerja pembangunan Kota Bekasi yang akan dilaksanakan dalam rangka menyongsong Bekasi Kota Kreatif Yang Ihsan Tahun 2025,” paparnya.
Menurutnya, selama proses Musrenbang yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari – Maret, banyak usulan dari masyarakat yang disampaikan melalui e-musrenbang dimana didalamnya termasuk usulan dari forum komunikasi rukun warga (FKRW), hasil musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan, rencana kerja perangkat daerah, serta pokok-pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal itu, kata Indra, menandakan bahwa masyarakat bersama Pemerintah Kota Bekasi bersama-sama untuk memajukan kota tercinta, karena melalui musrenbang bisa merumuskan program melalui proses bersama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.
Pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang tentunya akan melahirkan visi dan misi baru dari walikota dan wakil walikota Bekasi terpilih. Selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen RPJMD yang akan disusun merupakan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2005 – 2025 dengan mengusung tema pembangunan “Memperkuat Struktur Perekonomian Kota” yang selanjutnya akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Bekasi (RKPD) setiap tahunnya.
“Tahun 2019 merupakan awal pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018 – 2023, dengan mengangkat tema pembangunan yaitu “Penguatan Tata Kelola Struktur Perekonomian” tentunya ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mensukseskannya, karena kedepannya akan dikolaborasikan dengan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota terpilih masa bhakti lima tahun kedepan,” pungkasnya. (ADV/Indra/Jim)
0 
0
