Kampanye politik menggunakan isu keagamaan saat bulan suci Ramadhan bisa memicu konflik berbasis identitas peserta pilkada. Konflik tersebut bahkan berpotensi di daerah dengan struktur pemilih heterogen dan cukup rasional.
“Saya menyangsikan masyarakat bisa tidak berpikir rasional untuk tidak membawa isu agama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah,” kata Koordinator Bidang Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Vidhyandika Perkasa, Senin (14/5).
Pada kesempatan itu, CSIS bersama para pemangku kepentingan daerah setempat membahas potensi konflik politik identitas dalam dialog khusus. Vidhyandika mengakui Kota Bogor menjadi salah satu daerah yang mendapat sorotan selain Ambon dan Palangkaraya dalam penelitiannya.
Vidhyandika mengacu pada survei yang menyebutkan Bogor sebagai salah satu kota paling intoleransi di Indonesia. Meski mayoritas penduduk setempat beragama Islam, ia menganggap beberapa kelompok di antaranya menganut paham garis keras yang intoleransi terhadap sesama muslim apalagi non-muslim.
“Bogor sangat relevan (berpotensi konflik politik identitas) kalau misalkan ada calon dari agama lain (non-muslim) yang elektabilitasnya kuat seperti pada kasus Ahok di Pemilihan Gubernur Jakarta,” kata Vidhyandika.
Konflik serupa bisa terjadi juga kepada kandidat yang menyinggung kelompok garis keras tersebut. Dalam dialog tersebut, sejumlah pimpinan partai politik di Kota Bogor menganggap masyarakat lebih melihat program kerja dibandingkan latar belakang identitas para kandidat, seperti suku, agama dan sebagainya. “Yang dilihat itu kinerja, asalkan dia (calon kepala daerah) tidak menyakiti dan berlaku adil bagi semua agama,” kata Vidhyandika.
Menurut dia, keyakinan para elit partai politik di Kota Bogor itu baru hipotesis yang harus dibuktikan kebenarannya. Pihak CSIS merekomendasikan pemerintah maupun penyelenggara pilkada untuk membuat regulasi penggunaan isu Suku, Agama, Rasa dan Antargolongan (SARA) dalam kampanye.
Selain itu, Vidhyandika juga menyarankan pemerintah mendorong kelompok agama yang moderat selain Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah untuk mengampanyekan sikap toleransi antar umat beragama. Pihak CSIS selanjutnya akan membahas hasil dialog tersebut sebelum merumuskan rekomendasi lebih lanjut yang akan disampaikan Juni 2018 mendatang.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Nahdatul Ulama setempat Khotimi Bahri mengatakan karakteristik pemilih di Kota Bogor adalah pemilih rasional dan penggunaan aktif media sosial. Namun, ia menilai isu yang dibahas masyarakat justru bukan program-program yang disajikan para pasangan calon.
Khotimi menganggap isu temporal lebih menarik minat masyarakat sehingga dijadikan bahan kampanye para Paslon kali ini. “Pada saat Ramadan, bisa saja isu-isu keagamaan menjadi kampanye terselubung,” katanya. Ia meminta Panitia Pengawas Pemilihan Umum setempat lebih mengawasi para calon agar tidak menggangu kekhusyukan bulan Ramadan.
Menurut pengamat kebijakan, Yayat Supriatna yang hadir juga pada acara itu mengatakan penyebab konflik politik identitas adalah kekeliruan persepsi. “Saya kira, konflik tersebut lebih banyak terjadi di dunia maya karena di dunia nyata ada norma, ada nilai yang membatasi masyarakat,” katanya.(PR/zas)
0 
0
