Banyak hal yang jadi acuan kemajuan Pemerintah Kota Bekasi saat dipimpin Rahmat Effendi di periode 2013-2018. Salah satunya adalah terobosan mengurangi kemacetan dengan membuat bus Transpatriot. Walau saat ini belum beroperasi, setidaknya sudah disiapkan sistem angkutan massal ini di Kota Bekasi.
Pemerintah Kota Bekasi sendiri saat ini tengah merampungkan operator bus Transpatriot sebagaimana dimaksud dalam PP 54/2017 pasal 108. Sebab, bus Transpatriot memang menjadi salah satu terobosan baru Pemerintah Kota Bekasi saat dipimpin Rahmat Effendi. Tak lain tujuannya untuk mengurangi kemacetan di Kota Bekasi. Hal tersebut ditegaskan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi Yayan Yuliana yang mengakui bahwa dengan adanya bus Transpatriot maka sistem angkutan massal di Kota Bekasi bisa berjalan.
“Kalau tidak dimulai dengan bus Transpatriot, pelayanan angkutan kota di Kota Bekasi akan terus-terusan menggunaaan kendaran kecil. Dimana kendaraan kecil tidak dapat menampung jumlah penumpang dalam kapasitas besar. Dengan adanya bus Transpatriot kita berharap, sistem angkutan massal di Kota Bekasi bisa berjalan dengan baik. Di Kota besar, sistem angkutan umum kecil itu sudah jarang. Di Kota Besar sekarang akan memfungsikan Bus Rapid Transit (BRT). Sedangkan Kota Medan baru mau mulai, kalau Kota Bekasi ini kita mulai sangat tepat. Ini dirancang dan digagas Pak Walikota Rahmat Effendi saat masih menjabat dengan tujuan menyiapkan angkutan umum massal,” jelas Yayan.
Yayan menambahkan, BRT merupakan sistem bus dengan kualitas tinggi yang berbasis sistem transit yang cepat, nyaman, dan biaya murah untuk mobilitas perkotaan dengan menyediakan jalan untuk pejalan kaki. Infrastruktur, operasi pelayanan yang cepat dan sering, dan pada dasarnya mengemulasi karaktersitik kinerja sistem transportasi kereta api modern.
Untuk koridor bus Transpatriot sebaimana disebutkan pada Keputusan Walikota Bekasi Nomor 551.1/Kep.182-Dishub/III/2015 tentang Penataan Trayek Angkutan Kota Di Kota Bekasi meliputi Lintasan Terminal Bekasi – Pondok Gede; Lintasan Terminal Bekasi – Harapan Indah; Lintasan Wisma Asri – Bantar Gebang; Lintasan Wisma Asri – Sumber Arta.
Untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hal penggunaan transportasi umum, pemerintah juga menyiapkan Sembilan unit bus dengan 19 unit untuk Koridor 1 (Terminal Bekasi – Harapan Indah). Rute ini nantinya terintegrasi dengan; Stasiun Kereta (Kranji, Bekasi, dan Bekasi Timur), Terminal Induk Kota Bekasi, Rencana Stasiun LRT Tol Bekasi Timur,Beberapa Central Business District (CBD), Transjakarta.
“Diharapkan rute ini menjadi pilot project Pemerintah Kota Bekasi dalam menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dapat diandalkan dan terintegrasi. Dan dapat mengganti secara bertahap angkutan umum konvensional dengan angkutan umum massal (Bus Rapid Transit) yang murah dengan tujuan agar pengguna kendaraan pribadi beralih menggunakan angkutan umum,” jelasnya.
Untuk Operator Bus Transpatriot sebagaimana dimaksud dalam PP 54/2017 pasal 108, Pemerintah memungkinkan memberikan penugasan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai operator dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Nasional (BUMN) atau swasta profesional dalam pengelolaan angkutan umum (seperti Transjakarta, Damri, dan sebagainya). Dalam hal ini Pemerintah Kota Bekasi mengacu kepada legal standing yang tertuang dalam PP 74 / 2014 tentang Angkutan Umum Dalam Trayek danKepmenhub 60 Tahun 2007 tentang Subsidi Angkutan Umum.
Menurut Yayan, Pemerintah punya kewajiban dalam menyediakan angkutan umum yang layak, nyaman, aman, dan murah. Dan pendanaan penyediaannya pun diambil melaluiAPBD Kota Bekasi dan APBN melalui Pemerintah Pusat.
Masih menurut Yayan, kehadiran bus Transpatriot dapat mendukung program pemerintah pusat, dimana diharapkan di tahun 2019 penggunaan angkutan umum minimal 40%. “Efisien dalam penggunaan ruang jalan, sehingga meningkatkan Level of Service (LoS) jalan dan mengurangi kemacetan. Dapat menekan efek rumah kaca, karena gas buang kendaraan dapat dieliminir,” jelasnya,
Saat ini Pemerintah Kota Bekasi tengah menyiapkan operator yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Pasal 108 ayat (1) yang berbunyi; Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan BUMD.
“Maka Pemerintah Kota Bekasi dapat melakukan penugasan kepada PD Mitra Patriot.Saat ini proses pembahasan Peraturan Walikota Bekasi perihal penugasan tersebut masih dilaksanakan bersama stake holder terkait diantaranya, Asisten Daerah 2,Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah (Bappeda), Bagian Hukum Setda, Bagian Perekonomian Setda serta Bagian Kerjasama Setda,” pungkasnya. (jim)
0 
0
