Oleh: Zulkarnain Alregar
“Pak, maaf saya hanya bisa bantu biaya tiga grup band, tetapi tak usah ada yang tampil ya,” ujar salah seorang kepala sekolah (kepsek) negeri yang juga ASN (aparatur sipil negara) dengan sedikit bernada was-was.
“Bang, jangan saya dong. Saya lagi disorot nih, bisa-bisa nanti saya kena sanksi,” kata seorang kepsek lain yang menolak mengirimkan grup band sekolahnya ke festival band jelang Ramadhan lalu.
Kalimat tak jauh beda dikatakan kepsek lainnya, “Maaf ya, kami gak ikutan acara festival band karena terkait pilkada.”
Tentunya, masih banyak dalih atau penolakan secara halus maupun terang-terangan yang disampaikan para kepsek ketika dimintai kesediaan grup band sekolah mereka untuk ikut festival band. Umumnya menolak karena lagu wajibnya berjudul ‘Dia dan Dia’ ciptaan sahabat saya yang juga Pemred Koran Bekasi, Sarigokma Siregar. Lagu itu memang dia persembahkan kepada pasangan calon nomor urut 1, Rahmat Effendi dan Tri Adhianto.
Terkesan, ada satu ketakutan yang luar biasa dihadapi para kepsek. Bahkan, sepertinya ada satu tekanan kuat dari atas kepada mereka untuk tidak menurunkan grup band sekolahnya di acara tersebut. Apalagi, dua hari menjelang hari ‘H’, Panwaslu Kota Bekasi melayangkan surat ancaman untuk membubarkan acara tersebut jika masih saja memberikan hadiah melebihi angka satu juta perak.
“Bukankah Anda dulu selalu dekat dengan Bang Pepen (Rahmat Effendi), selalu cium tangan lagi, kok sekarang sepertinya ketakutan dan menjauh,” tanya saya keheranan.
“Sudahlah Bang, jangan saya. Ke sekolah lain saja. Apalagi sekarang semua SMK Negeri sudah diarahkan ke paslon nomor 2,” balas sang kepsek.
Keheranan saya makin menjadi-jadi. Apa betul jajaran SMK Negeri diarahkan memilih paslon 2? Lantas, siapa yang memerintahkan hal itu? Entahlah…!
Betul, akhirnya festival band batal dilaksanakan. Bukan karena minimnya peserta– karena sejumlah SMA swasta sudah mendaftar–melainkan atas permintaan paslon 1 sendiri beberapa jam sebelum acara berlangsung. Namun, yang menjadi pertanyaan saya, jika betul ada larangan ASN terlibat dalam kegiatan dukung mendukung paslon, kenapa pula ada rumor soal jajaran SMK Negeri yang sudah diarahkan memilih ke salah satu paslon peserta Pilkada Kota Bekasi 2018. Ahh…aya-aya wae !
Kalau sudah begini, terus terang saya lebih sreg dengan Sekda Kota Bekasi Rajendra Sukarmadji atau yang akrab disapa Bang Roy ketimbang para kepsek yang belum apa-apa sudah parno ketika harus menyebut nama Rahmat Effendi. “Saya mah gentleman,” ujarnya sambil mengacungkan telunjuk tanda tetap mendukung sahabatnya, Pepen dan Tri.
Belakangan, akhirnya diketahui kalau Roy sudah dimintai keterangan oleh Panwaslu. Tapi, bicara Panwaslu, saya pun bertanya-tanya juga, netral gak sih mereka ini?
Jangan hanya sekelas festival band yang diancam, atau sekadar memanggil Roy. Buktinya, kenapa hingga memasuki hari ke-10 hari ini, belum juga ada proses terhadap panitia pelaksana kampanye akbar paslon 2 yang jurkamnya mencaci maki dengan kata-kata kasar (binatang) terhadap ulama. Sikap ini berbanding terbalik dengan kasus debat terbuka kontestan Pilgub Jabar yang nyaris rusuh di salah satu televisi swasta nasional, di mana Bawaslu langsung memrosesnya.
Lucunya lagi, ketika ditanya apakah jurkam itu terdaftar atau tidak, panwaslu malah terkesan ragu untuk memastikan legalitas sang jurkam. “Kita juga belum tahu dia itu jurkam atau bukan, soalnya panitia memberikan undangan ke Panwas namanya tidak masuk dalam isi acara, ” ujar si panwaslu. Padahal, acara akbar yang mengundang panwaslu, maka nota bene mereka harus tahu siapa dan terdaftar atau tidak si jurkam. Apa susahnya sih mencari tahu nama dimaksud ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Makanya, sekali lagi saya tegaskan, terasa aneh jika hingga kini ‘ujaran kebencian’ itu belum diketahui pasti apakah akan diproses panwaslu atau tidak. Jawaban bahwa kasus itu masih akan dikaji, hanya jawaban standar yang kesannya bekerja setengah hati.
Lantas, di mana netralitas itu kawan? ***
0 
0
