21
KOBEK CIKARANG-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, ternyata sulit menindak Tempat Hiburan Malam (THM) secara permanen, sekalipun sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) sudah berkekuatan hukum yang tetap, karena dalam Peraturan Daerah (Perda) tidak ada sanksi bagi pelanggarnya.
Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi Hudaya kepada Kobek, Senin (21/5) sore mengatakan, keputusan MA itu memang sudah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Tetapi, ketika para pemilik THM melanggar, tidak bisa dikenai sanksi. Pasalnya, dalam Peraturan Daerah yang menjadi objek gugatan yang ditolak MA, tidak ada sanksi pidananya. Sehingga, sama saja bagai macan ompong.
Dikatakan, Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan digugugat karena dinilai melanggar Undang-undang Kepariwisataan, tetapi Mahkamah Agung menolaknya. Dengan demikian, Perda itu tetap sah dan bisa dijalankan, hanya masalahnya, ketika Perda itu ditegakkan, tidak ada sanksi bagi pelanggarnya, karena tidak terdapat dalam pasal penutupan itu.
Penegasan itu, menanggapi penjelasan Kabag Hukum Pemkab Bekasi Alex Satudy terkait penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap hak uji materil atau “judicial review” yang diajukan sejumlah pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) di Kabupaten Bekasi.
Dalam pasal 47 ayat 1 pada Perda tersebut disebutkan bahwa tempat karaoke, diskotek, live music, bar, klab malam, hingga panti pijat dilarang beroperasi di Kabupaten Bekasi. Dengan putusan MA itu, maka tidak ada lagi alasan bagi Satpol PP untuk menunda penutupan THM.
Diharapkan pula agar Satpol PP Kabupaten Bekasi segera berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata terkait teknis penutupan THM, sebab ranah eksekusi bukanlah menjadi urusan bagian hukum.
Hudaya menangkui keputusan sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi tanpa ada sanksi, sulit menegakkan Perda itu. Disuruh tutup, tapi kalau mereka melanggar, toh tak ada sanksinya. Sehingga, yang paling tepat adalah Perda ini harus direvisi dengan mencantumkan sanksi pidananya.
Perda ini memang tidak sempurna, karena tidak ada sanksi pidana bagi pelanggarnya. Kalau ditindak, dasarnya tidak ada, katanya. “Anda dilarang membuka usaha THM, namun usaha petugas hanya sia-sia karena toh juga tak bisa dikenai sanksi. Maka, satu-satunya Perda itu harus direvisi lebih dulu, sehingga jelas tindakan hukumnya. (*/hem)
0 
0
