OTONOMI daerah telah dilaksanakan sejak tahun 2001, namun kondisi pemerintah daerah di Indonesia belum mencapai keseragaman, baik dalam keuangan daerah maupun pelayanan publik. Sebagian pemerintah daerah (Pemda) masih tertinggal jauh dari pemerintah daerah lain meskipun berbagai instrumen transfer ke daerah telah dilaksanakan.
Secara teoritis, adanya transfer ke daerah bertujuan mengurangi ketidakseimbangan vertikal(vertical imbalance) dan ketidakseimbangan horizontal (horizontal imbalance), sehingga pemberian dana transfer tersebut diformulasikan sedemikian rupa agar adil, baik bagi daerah yang telah mampu, daerah yang masih kekurangan agar tidak ada lagi ketimpangan yang curam antar pemerintah daerah.
Perbedaan kondisi keuangan antar pemerintah daerah tersebut menyebabkan perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik bagi warganya. Namun, selain faktor keuangan, komitmen pimpinan dalam hal ini pejabat yang memiliki wewenang mengambil keputusan di Pemda merupakan faktor kunci dalam pemberian pelayanan publik di suatu daerah. Pasalnya, terdapat pemda yang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) nya defisit pada laporan operasional namun menunjukkan kinerja yang baik dalam penyediaan pelayanan publik.
Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang baik tidak selalu menjamin baiknya kualitas pelayanan publik yang diberikan, begitu pula sebaliknya.
Kota Bekasi merupakan salah satu contoh dari kota yang kualitas pelayanan publiknya dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terbukti dengan diraihnya predikat Rating Kota Cerdas Indonesia (RKCI) tahun 2017. Sejumlah aspek penghargaan tersebut yang berhasil diraih meliputi,rating pengembangan dan pengelolaan kota, ratingkeamanan dan kebencanaan kota, rating digital government readiness danrating kesiapan integritas.
Selain itu, Bekasi juga memperoleh penghargaan Kota Sehat Tingkat Nasional tahun 2017 oleh Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Dalam Negeri. Penilaiannya didasarkan pada lingkungan, pola hidup dan partisipasi masyarakat yang mendukung sebuah daerah layak disebut kota/kabupaten sehat.
Beberapa penghargaan lain juga diperoleh Kota Bekasi seperti penghargaan Kota Ramah Anak kategori Madya tahun 2017 dan Penghargaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia dari Kementerian Hukum dan HAM tahun 2017 yang semakin membuktikan bahwa Pemerintah Kota memiliki komitmen kuat untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik bagi warganya.
Guna menjamin tersedianya pelayanan publik yang memadai, suatu daerah perlu memiliki pendapatan yang mencukupi pula. Pemda, termasuk Kota Bekasi, tidak dapat selalu mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, karena jumlahnya berubah dari tahun ke tahun. Bahkan, pemerintah pusat dapat mengubah besaran transfer ke daerah dalam tahun berjalan jika penerimaan negara diproyeksikan tidak akan mencapai target yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemda perlu berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain PAD yang sah.
LKPD Pemkot Bekasi tahun 2016 menunjukkan bahwa persentase PAD sekitar 38% dibandingkan total pendapatan. Meskipun pemda tidak dapat menambah jenis dan persentase pungutan pajak dan retribusi daerah karena telah diatur secara ketat dalam undang-undang, namun bukan berarti pemda tidak dapat meningkatkan PAD-nya. Salah satu contoh inovasi yang dilakukan Pemkot Bekasi adalah peluncuran layanan perpajakan online yang memudahkan pembayaran pajak daerah, dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Sebagai contoh, masyarakat yang hendak melakukan pembayaran PBB dapat terlebih dulu mengecek besaran tagihan melalui aplikasi e-PBB tanpa perlu menunggu SPPT PBB dari kelurahan/RT, serta dapat melakukan pembayaran melalui saluran elektronik dari bank yang bekerja sama dengan Pemkot Bekasi sehingga pembayaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selain itu, pemkot juga terus berupaya meningkatkan pendapatan dari tempat-tempat yang bersifat leisure seperti hotel dan restoran, karena dua jenis usaha ini merupakan jenis usaha yang paling banyak menyumbang PAD dari pajak hotel dan restoran.
Di sisi lain, masih banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PAD. Antara lain melalui penagihan kepada wajib pajak yang masih menunggak. Penagihan ini perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan data yang ada, sehingga tepat sasaran. Pemda juga dapat meluncurkan program-program khusus yang bersifat stimulus agar warga tertarik melunasi tunggakan pajak, misalnya penghapusan denda maupun sanksi administrasi. Di samping itu, pemda perlu melakukan pendataan potensi PAD yang hilang secara periodic, misalnya reklame dan usaha-usaha yang tidak berizin, serta optimalisasi pajak hotel dan restoran dengan cara turun secara langsung ke lapangan.
Peningkatan PAD diharapkan memberikan dampat positif terhadap perekonomian daerah yang pada akhirnya dapat memacu peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendapatan yang diperoleh dari masyarakat tentu paling baik jika dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Persentase PAD terhadap total pendapatan juga merupakan salah satu indikator kemandirian daerah, namun perlu diperhatikan juga besarnya persentase dari tahun ke tahun. Jika persentase tersebut cenderung stabil, maka kondisi keuangan pemda juga dapat dikatakan stabil dalam aspek kemandirian keuangan. (***)
Penulis: Delfina Yuniati
Mahasiswi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Penerima beasiswa LPDP
0 
0
