PEMERINTAH Kota Bekasi melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) terus melakukan terobosan baru. Salah satu adalah membuat program Rencana Pembangunan Kawasan Prioritas Permukiman (RPKPP) dan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang diusung di era kepemimpinan Rahmat Effendi.
Program ini merupakan upaya strategis dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah dalam percepatan penanganan kawasan kumuh, serta mendukung gerakan 100-0-100 di perkotaan pada tahun 2016-2020.
“Untuk melaksanakan program ini, Disperkimtan Kota Bekasi melaksanakan berbagai program khususnya dalam penanganan permukiman kumuh,” ujar Kepala Disperkimtan Dadang Ginanjar kepada Koran Bekasi, Senin (4/6).
Menurut dia, pada pelaksanaan program RPKPP dan Kotaku, peran pemerintah daerah sangat strategis dan penting sebagai pengendali program di wilayah.
Dalam pelaksanaan program Kotaku, kata Dadang, Pemkot Bekasi berperan sebagai regulator yang mengakomodasi berbagai aspirasi pelaku pembangunan permukiman dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, pemerintah juga memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan penanganan permukiman kumuh skala lingkungan di wilayahnya. Pemerintah Kota Bekasi juga membangun kolaborasi antar pelaku, program dan pendanaan, dalam upaya percepatan penanganan kumuh perkotaan yang dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pemanfaatan, pemeliharaan serta berkelanjutan. Pemerintah juga membangun atau menguatkan peran kelembagaan daerah dalam penanganan kumuh, yaitu Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP).
Permukiman kumuh sendiri, kata Dadang, masih menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Bekasi. Di sisi lain, permasalahan ini ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan, swasta, bahkan pihak terkait lainnya.
“Sebagai perwujudan komitmen untuk menangani kawasan permukiman kumuh di perkotaan, dalam RPJMN 2015-2019 telah ditetapkan sebagai sasaran penyelenggaraan permukiman di kota (kawasan perkotaan), yaitu mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh,” katanya.
Penanganan kawasan permukiman kumuh di wilayah Kota Bekasi juga tidak terlepas dari permasalahan kawasan permukiman kumuh tersebut. Situasi terkini di lapangan menunjukkan, terdapat 443 hektar kawasan kumuh di Kota Bekasi yang tersebar di 56 kelurahan, sesuai SK Walikota Tahun 2016.
Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bekasi telah melakukan usaha penanganan kawasan permukiman kumuh dengan berbagai program, diantaranya RPKPP pada 55 kelurahan. Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas (P3BK), serta kegiatan pada SKPD terkait lainnya.
Kalibaru adalah salah satu kelurahan dengan total luasan kumuh terbesar di Kecamatan Medan Satria, yaitu 43 Ha. Untuk itu, masyarakat Kalibaru menyambut antusias penanganan Program Kotaku. Ini dibuktikan dengan peran serta secara aktif masyarakat, terutama dalam mempercantik infrstruktur yang dibangun di lokasi mereka. Tak hanya itu, kegiatan lainnya juga turut mengambil peranan, seperti bank sampah, dan senam, guna menyemarakkan program-program yang sudah ada.
“Tahun 2016 ada 4 kelurahan, diantaranya Kelurahan Kalibaru, Harapan Mulya, Marga Mulya, dan Margahayu. Sedangkan di tahun 2017 sudah kita laksanakan di 55 kelurahan. Penataan kawasan kumuh ini merupakan salah satu penataan kawasan kumuh perkotaan sebagai perbaikan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan sebagai penunjang infrasktruktur wilayah tersebut,” kata Dadang.
Menurut dia, semua wilayah itu akan ditata supaya rapih dan bersih. Misalnya di Kelurahan Kalibaru, terlayani akses jalan lingkungan yang lebih baik agar masyarakat nyaman, bisa juga sebagai publik space di wilayah tersebut. Selain itu bisa menjadi salah satu tujuan obyek wisata Kota Bekasi. (Jim)
0 
0
