KOBEK KOTA-Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Bekasi Ali Fauzi, menantang warga yang mencurigai jajarannya atau dirinya melakukan pungutan liar (pungli) terhadap sekolah negeri maupun swasta di Kota Bekasi. Menurutnya, pengurusan surat izin operasional sekolah dari tingkat TK hingga SMP negeri dan swasta adalah gratis.
Hal itu dikatakan Ali Fauzi kepada Koran Bekasi, Rabu (30/5) lalu. Menurut Ali, jika ada pihak yang bisa membuktikan bahwa sekolah swasta maupun negeri dimintai uang untuk mengurus surat izin operasional sekolah, sebaiknya segera saja dilaporkan kepada dirinya atau penegak hukum.
“Saya sangat senang jika ada yang mau melaporkan persoalan ini kepada kami. Soalnya ini semua gratis,” kata Ali di ruang kerjanya. Ali juga membantah jika disebut untuk izin memimpin sebagai seorang kepala sekolah di Kota Bekasi dibandrol seharga Rp1,5 juta/kepsek.
Dengan adanya surat izin memimpin sebagai kepala sekolah itu, kata Ali, jangan sampai memberatkan siswa miskin apalagi sampai menahan ijazah siswa. “Kita mengratiskan kepala sekolah memimpin agar mereka tidak memberatkan siswa miskin, ” jelasnya.
Lagipula, lanjut Ali, surat izin operasional sekolah dari tingkat Taman Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta maupun negeri bukan di Disdik. “Kita tidak mengeluarkan surat izin operasional sekolah, soalnya bukan kewenangan kami. Kami hanya mengeluarkan rekomendasi saja,” ucapnya.
Disinggung tentang berapa lama surat izin memimpin untuk seorang kepala sekolah negeri maupun swasta, Ali hanya menjawab yang untuk swasta saja. “Setiap dua tahun. Ya tergantung dari pada Yayasannya,” tutupnya.
Sebelumnya beredar kabar jajaran Disdik Kota Bekasi diduga melakukan pungli kepada sejumlah sekolah di wilayahnya. Pungli ini untuk mengurus surat izin operasional sekolah dari tingkat TK hingga SMP, baik swasta maupun negeri.
Menurut informasi yang diterima Koran Bekasi, selain surat izin operasional sekolah, pungli ini juga menyasar surat izin memimpin untuk seorang kepala sekolah sebesar Rp1,5 juta. (tgm)
0 
0
