0 
0
KOBEK CIKARANG-Keluarga pasien menyayangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi karena ternyata tidak tersedia obat-obatan yang diperlukan.
Padahal, RSUD sudah tipe B, akibatnya keluarga pasien harus mencari obat sesuai resep yang diberikan dokter keluar. Jaelani Arifin, keluarga pasien itu sangat kecewa, karena sudah dua kali menerima resep obat dari dokter untuk istrinya, tetapi ketika mengambilnya di bagian instalasi farmasi, ternyata tidak ada obatnya, kata Jaelani, Senin.
Dikatakan, istrinya mengalami pendarahan (abortus immines) hingga dirawat di RSUD. Tetapi, anehnya obatnya selalu tak ada. Seharusnya, dengan Tipe B, RSUD sudah siap ketika obat mau digunakan. Bukan lagi keluarga pasien yang harus membelinya keluar. “Apa karena istri saya dirawat hanya karena menggunakan Surat Jaminan Pelayanan (SJP), sehingga pihak RSUD melayani semaunya,” katanya.
Ia juga menyayangkan sikap salah satu security RSUD, yang memperlakukannya tidak sopan. Seharusnya, sebagai seorang security yang adalah pegawai RSUD tersebut, memberikan rasa aman dan nyaman terhadap pasien dan keluarganya.
Dikatakan, sikap arogansi ketika menegur Jaelani Arifin yang membawa anaknya masuk ke ruang perawatan. Petugas keamanan itu, malah ngajak ribut.
Karena kecewa atas tindakan dan sikap arogansi yang ditunjukan oknum tersebut, hingga membawa pulang paksa istrinya yang masih sakit.
Sementara, Direktur Utama (Dirut) RSUD Kabupaten Bekasi Dr Hj Sumarti yang dikonfirmasi Kobek, membenarkan masalah obat yang saat itu memang tidak tersedia, sehingga disarankan membelinya ke luar. “Memang karena kosong, sehingga terpaksa minta dibeli di luar,” katanya.
Kekosongan obat yang dibutuhkan pasien itu, dalam upaya pengadaan. Kebetulan sedang pesan melalui e-Katalog, sehingga ada jenis obat yang masih kosong. “Dalam pengadaan obat-obatan, RSUD tidak bisa sembarang beli obat, tetapi harus melalui e-Katalog sesuai ketentuan. RSUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sehingga semua pengadaan harus melalui e-Katalog,” katanya.
Jaelani membawa istrinya secara paksa. Pihaknya berusaha agar menuntaskan pengobatan dan menyelesaikan administrasinya. Sebab, hingga istrinya dibawa pulang paksa, persyaratannya belum ada, sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas. “Kalau misalnya menggunakan SJP, maka berkasnya harus ada. Ini sama sekali belum ada, makanya akan diupayakan menguhubungi ke rumahnya, sehingga ada pertanggungjawabannya. Jika memang SJP, supaya dilengkapi persyaratannya, sehingga bisa diklaim,” tandasnya.
Menyinggung petugas keamananyang dinilai arogan, Sumarti mengatakan sudah meminta penjelasan petugas keamana itu. Aturan RSUD saja yang ditegakkan, yaitu larangan membawa anak kecil ke ruang perawatan. “Itu memang sudah aturan, sehingga petugas harus tegas, sebab kalau dibiarkan, justru pasien lainnya bisa menuntut hal yang sama,” katanya. (hem)
