MENCOBA lempar batu sembunyi tangan, apa daya kalau ternyata batunya malah kena ke muka sendiri. Setidaknya kiasan ini terkena langsung kepada calon wakil walikota Bekasi nomor urut 2, Adhy Firdaus Sa’ady.
Jelang Pilkada Kota Bekasi 2018, kubu paslon nomor 2 begitu getol mempertanyakan dan bahkan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi transparan terhadap hasil verifikasi persyaratan calon walikota dan wakil walikota, terutama soal ijazah atau latar belakang pendidikan, kini malah jadi bumerang sendiri yang menampar muka kubu paslon 2.
Dari data yang didapat dan atas penelusuran Koran Bekasi dalam sepekan terakhir, ditemukan adanya kejanggalan ijazah Strata 1. Ternyata, gelar kesarjanaan S1 Adhy dikeluarkan oleh kampus miliknya sendiri, STIE Adhy Niaga tertanggal 16 Oktober 2003.
“Ini merupakan pembohongan publik. Kok bisa-bisanya ngaku lulusan Amerika. Apalagi, gelarnya Doktor (DR). Jika betul S1 nya dikeluarkan STIE Adhy Niaga, maka otomatis S2 dan S3 nya gugur karena kampus itu secara administratif tidak beres dan sudah disegel Kemenristekdikti, saya punya bukti lengkap soal kampus tersebut dan Adhy sendiri,” ujar salah satu Ketua Yayasan STIE di Kota Bekasi ini.
Hal senada disampaikan juga salah satu Ketua STMIK di Kota Bekasi. Menurut pengurus cabang olahraga di Kota Bekasi ini, jika Adhy lulusan 2003, berarti dia mulai kuliah sekitar 1997 atau 1998. Dengan demikian, harus melalui ujian Negara. “Pada 2001 keluar SK 184 tentang dihapuskannya ujian Negara bagi mereka yang mulai kuliah di tahun 2001. Nah, harus dibuktikan dulu, ada gak ujian negaranya Adhy di kampus miliknya sendiri, jika tidak ada ya berarti ijazahnya bodong dan gelar S1 dan S2 nya yang lain secara otomatis gugur,” jelasnya.
Dalam publikasi KPU untuk Pilwalkot 2018, tertera bahwa Adhy pernah kuliah di STIE Bisnis Indonesia tahun 2007 dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya tahun 2008. Sebelumnya, pernah mengenyam pendidikan College of Engineering Wichita State pada 1985 dan College of Business, Friend University.
“Yang saya tahu kampus STIE Bisnis Indonesia itu dulu banyak, umumnya di ruko (rumah dan toko), sekarang saya gak tahu di mana kampus itu,” lanjutnya.
Seperti diketahui, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada 6 Oktober 2015 menyegel kampus STIE Adhy Niaga. Direktur Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Kemenristekdikti Totok Prasetyo menegaskan, tidak akan mengakui ijazah dari mahasiswa yang kuliah di kampus yang dinilai bermasalah dan melakukan pelanggaran berat seperti STIE Adhy Niaga.
“Mahasiswa di kampus tersebut tidak akan bisa wisuda dan ijazah tidak diakui,” kata Totok.
Tim Audit Akademik Kemenristekdikti menemukan banyak persoalan di STIE Adhy Niaga, antara lain; tidak memiliki daftar nilai mahasiswa, tidak ada fotocopy ijazah asli yang sudah dikeluarkan, tidak memiliki Surat Keputusan (SK) Judicium dari pimpinan perguruan tinggi dan tidak ada buku wisuda, tidak memiliki jadwal kuliah, sehingga tidak jelas perkuliahannya dan dimana kuliahnya.
Temuan penting lainnya adalah rasio dosen dan mahasiswa yang tidak seimbang yaitu memiliki 24 dosen tetap dengan 3.000 mahasiswa atau 1:150 stau 1 Dosen150 mahasiswa. Harusnya 1:35. Selain itu, kampus ini juga tidak melapor sejak tahun 2010 pada Kopertis IV Jawa Barat.
Sayangnya, tiga hari terakhir ketika Koran Bekasi hendak mengkonfirmasi penemuan ini, telepon selular Adhy Firdaus tidak aktif.
Baik telepon maupun WA, sama sekali belum mendapat respon. Sedangkan Ketua Tim Pemenangan Paslon 2 Ibnu Hadjar Tanjung mengaku tidak tahu menahu soal latar belakang pendidikan kader yang diusungnya. Termasuk ketika diperlihatkan fotokopi S1 Adhy Firdaus dan daftar publikasi peserta pilkada dari KPU, Tanjung mengaku belum mengetahuinya sama sekali.
“Aku gak tahu ya, malah baru denger soal itu,” kata Tanjung sembari memberikan nomor ponsel Adhy yang selama ini bisa dihubungi. Kenyataannya, nomor ponsel tersebut juga tidak aktif. (zas)
0 
0
