Oleh Zulkarnain Alregar
USAI sudah pesta demokrasi serentak itu. Wajah-wajah ceria, sumringah, penuh senyuman menghiasi pasangan calon (paslon) dan kubu yang menang, walau masih sebatas hitungan cepat dan belum keputusan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebaliknya, muka cemberut, asem, bahkan kening berkerut 17 tampak terlihat di wajah paslon dan kubu yang kalah. Tetapi ada juga ada yang dengan tampilan senyum keterpaksaan dan secara gentlemen mengakui kekalahan untuk kemudian mengucapakan selamat kepada pemenang.
Ya, itulah yang terlihat jelas hingga Kamis(28/6) atau hingga sehari setelah pencoblosan, tak terkecuali di Kota Bekasi yang hampir pasti kemenangan sudah di tangan paslon 1, Rahmat Effendi/Tri Adhianto. Ada beberapa catatan kecil dari pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi 2018 kali ini.
Pertama, buruknya pelaksanaan pilkada yang ditangani KPU Kota Bekasi di bawah komando Ucu Asmara. Buruk karena hingga beberapa jam menjelang pencoblosan atau hari H, masih banyak warga Kota Bekasi yang tidak mendapatkan Form C-6 atau surat undangan untuk mencoblos. Memang, ada solusi yang ditawarkan, di mana warga bisa datang dengan membawa fotokopi e-KTP. Tapi, kan persoalannya bukan bisa atau tidak, melainkan bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi di tengah gelontoran uang yang cukup besar, Rp52 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada Kota Bekasi 2018, termasuk didalamnya soal pendataan warga.
Sangat lucu memang kalau komisioner KPU menuding warga masyarakat yang tak mau proaktif mengurus data pemilih sejak adanya masa DPS (daftar pemilih sementara) hingga DPT (daftar pemilih tetap). Lho, emangnya KPU selama ini kemana saja hingga dengan seenaknya memvonis masyarakat yang tak pro aktif.
Jika saja dalam penghitungan suara kemarin itu terjadi selisih sangat tipis, saya mungkin jadi orang pertama yang akan mempidanakan KPU Kota Bekasi atas hilangnya hak pilih warga dalam pilkada. Untung saja pautannya sangat jauh, nyaris mendekati angka 70%.
Kedua, buruknya juga kinerja Panwaslu Kota Bekasi yang terkesan takut dan penuh hati-hati dalam menangani berbagai kasus fitnah dan selebaran berbau SARA. Panwaslu terlihat lebih memilih jalan aman ketimbang bersusah-susah berhadapan dengan ‘massa’ pendukung. Bagaimana mungkin dinyatakan tidak ada pelanggaran sementara sejumlah ulama sudah kecewa karena disebut ‘ulama babi’ (maaf).
Bahkan, maraknya selebaran berbau SARA, fitnah tak beradab yang ditebar via WA hingga detik-detik pencoblosan, nyaris tak ada penanganan berarti. Lagi-lagi saya katakan, untung tak terjadi apa-apa dan pelaksanaan pilkada berjalan lancar dan aman. Jika tidak, mungkin saya juga akan menjadi orang pertama yang menggugat Panwaslu Kota Bekasi.
Terakhir, respon masyarakat untuk memilih di pesta demokrasi kali ini terlihat cukup tinggi. Tak punya form C-6 itu bukan soal. Cuaca terik tanpa ruang tunggu ber –AC pun tak masalah. Semua relah ngantri demi memilih jagoannya masing-masing. Jelas, di sini terlihat bahwa warga Kota Bekasi sudah sangat cerdas dalam memilih. Caci maki, fitnah keji yang disebar oknum tak bertanggungjawab via pamflet, brosur, WA, bahkan media surat kabar yang diarahkan kepada paslon 1, pada kenyataannya tak mempan, atau kata orang Bekasi; kagak ngaruh!
Terbukti, pautan suara antara paslon 1 dan rivalnya, sangat jauh. Bahkan, menutup kemungkinan untuk melakukan komplain atau penolakan hasil.
Hari ini, Kamis, sehari setelah pencoblosan, putusan akhir sudah diketahui. Rahmat Effendi dan Tri Adhianto hanya tinggal menunggu keputusan dari KPU untuk ditetapkan sebagai pemenang dan menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan. Karenanya pula, kinilah saatnya kita saling memaafkan dengan melupakan berbagai caci maki serta fitnah keji yang pernah terlontar itu. Jangan ada lagi rasa dendam sebagai sesama anak Bekasi. Mari kita semua bergandengan tangan secara bersama-sama membangun Kota Bekasi tercinta ini. Setuju bukan…???
0 
0
