Oleh: Zulkarnain Alregar
DARI tahun ke tahun, penduduk negeri ini sepertinya kian sulit untuk mendapatkan sekolah negeri yang menjadi idaman semua orang. Selain tak sebandingnya jumlah lulusan dengan bangku dan ruang belajar, juga penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang hingga kini masih saja amburadul.
Sebut saja dengan penerapan PPDB online. Selalu saja warga masyarakat secara keseluruhan dianggap sudah paham menggunakan teknologi internet. Karenanya, dibukalah sistem pendaftaran via online. Kenyataannya, justru sebagian besar orangtua siswa harus antre panjang untuk mendaftarkan putra dan putrinya.
Tak terkecuali saya, yang sebenarnya pun kurang paham. Padahal, setiap hari berjibaku dan berselancar di dunia maya untuk melihat perkembangan berita. Tapi, begitu hendak mendaftarkan anak sendiri, mau tak mau ikut antre karena pihak sekolah memang membuka loket pendaftaran di sekolah dengan syarat membeli map seharga Rp5.000 dengan pilihan warna berbeda, tergantung kita mau ikut pilihan mana, zonasi, afirmasi, maupun jalur umum.
Semua ini terjadi karena memang tak ada sosialisasi sama sekali dari pihak terkait yang dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi. Ironisnya, dalam kondisi kesimpangsiuran bagaimana cara pendaftaran dengan sistem PPDB online, sang kadisdik malah dengan enaknya menuding warga Kota Bekasi gaptek alias gagap teknologi.
Okelah soal itu, bagi saya tak soal, mungkin kadisdiklagi pusing tujuh keliling karena tak mampu mensosialisasikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam penerapan PPDB online. Justru yang jadi persoalan saya adalah penerapan sistem zonasi yang salah kaprah.
Temuan di lapangan, sistem zonasi yang diterapkan Disdik Kota Bekasi justru diputuskan pihak Kelurahan dan Kecamatan, yakni poin terbesar diberikan kepada siswa dengan lokasi terdekat, RT (rukun tetangga) dan RW (rukun warga). Untuk RT, mungkin bolehlah. Tapi bagaimana dengan RW?
Sebut saja SMPN ‘A’ yang oleh pihak kelurahan dan kecamatan memutuskan hanya empat RW yang terdekat dengan sekolah. Bukankah RW itu terdiri atas sejumlah RT? Nah, bagaimana jika salah satu RT dalam RW itu lokasinya mencapai satu kilometer dari SMPN ‘A’? Sementara RW yang tidak terdaftar dalam rekomendasi lurah dan camat, justru jaraknya hanya beberapa ratus meter?
Apalagi, Menteri Pendidikan Muhadjir Effendi sudah membagi siswa yang menggunakan jalur zonasi. Misalnya, untuk siswa SD itu maksimal hingga tiga kilometer, SMP sekitar lima hingga tujuh kilometer, dan SMA-SMK hingga 9-10 km. Dengan demikian, siapa yang paling dekat dengan sekolah, maka dialah yang punya hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Seandainya masih ada seleksi, seleksinya bukan untuk membuat rangking, melainkan dalam rangka seleksi penempatan sehingga tidak berpengaruh terhadap hak siswa untuk masuk di sekolah-sekolah di mana sekolah itu paling dekat dengan tempat tinggal siswa.
Lantas, kenapa pula harus ada rekomendasi RW dari Lurah dan Camat untuk jalur zonasi ini? Padahal, sangat mudah menarik garis lurus jarak rumah siswa dengan sekolah, tanpa harus lewat ketentuan poin terbesar hanya yang berada di RT maupun RW sesuai rekom lurah dan camat.
Jika ini yang terjadi, maka setiap tahun akan banyak orangtua siswa yang menitipkan putra dan putrinya di kartu keluarga (KK) milik warga yang terdekat secara RT dan RW dengan sekolah. Inilah yang bikin penerimaan sistem zonasi kian ribet dan gak masuk dalam pemikiran kadisdik.
Untung saja, calon walikota Bekasi Rahmat Effendi turun tangan dan memberi masukan pada kadisdik, yakni menambah 10 persen dari jumlah siswa yang belum tertampung itu agar bisa mengenyam pendidikan di SMP Negeri. Setidaknya, ini meminimalisir ‘kegalauan’ para orangtua yang anaknya belum diterima. Dan hari ini, berarti ada 2.700 kursi kosong bagi siswa SMP Negeri yang kembali diperebutkan. Itu pun jika kadisdik mau menerima saran dan usulan Rahmat Efffendi, jika tidak …ya mau bilang apa lagi? ***
0 
0
