JELANG Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 sejumlah warga Teluk Pucung masih ada yang mengeluhkan kinerja dewan dari Daerah Pemilihan Bekasi Utara, khususnya warga yang rumahnya hilang terseret arus kali Bekasi sejak 2012. Warga kecewa lantaran dalam satu periode belum ada satu pun anggota dewan yang bisa memberikan solusi terhadap rumah yang ada di bantaran kali Bekasi yang kapan saja bisa terkena longsor dan terbawa arus kali.
“Sebentar lagi Pileg 2019. Para calon anggota legislatif khususnya dari Dapil Utara punya kualitas, kredibilitas dan integritas untuk menjadi wakil rakyat,” kata Kamil Sofyan, warga RW 01 Teluk Pucung kepada Koran Bekasi, Rabu (11/7).
Ia menambahkan, sampai akhir masa jabatannya sebagai wakil rakyat, ketujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapil Bekasi Utara belum terlihat membawa perubahan untuk memperjuangankan nasib warga, khususnya yang tinggal di Teluk Pucung. Pria yang akrab disana ustadz Kamil ini mengatakan ada 34 Kepala Keluarga (KK) dari tiga RW yang kehilangan rumahnya, diantaranya 22 KK yang rumahnya dikategorikan rusak berat akibat derasnya aliran kali Bekasi. 22 KK tersebut mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial tahun 2014 sebesar Rp7,5 juta, sementara 12 KK yang kehilangan rumahnya diberikan bantaun Rp10 juta.
“Saat itu Walikota Bekasi Rahmat Effendi yang memberikan langsung bantuan tersebut. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pak Rahmat Effendi saat itu. Karena sebelumnya mayoritas korban longsor bingung dan tidak memiliki uang untuk memperbaiki rumahnya dan mengontrak lantaran rumahnya hanyut terbawa arus,” kata Ustadz Kamil yang rumahnya juga hampir terkikis longsor.
Ia juga berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi khususnya calon anggota legislatif dari Dapil Bekasi Utara untuk dapat ikut memberikan solusi prmanen kepada warga yang berada dipinggiran Kali Bekasi. Karenanya setiap tahun kata Ustadz Kamil musibah tersebut kembali terjadi dan mengancam keselamatan warga.
“Saya pribadi mengharapkan adanya relokasi, sebab relokasi merupakan solusi tepat dan manusiawi. Saya dapat informasi akan ada pembebasan lahan buat pembangunan polder atau tempat penampungan air ketika banjir, salah satu yang tepat mengatasi banjir. Di musrenbang 2019 anggarannya sudah masuk, tinggal dikawal saja sama anggota DPRD terpilih nanti terkait pembebasan lahannya dan rencana pembangunan menjadi polder air,” pungkasnya. (jimmy)
0 
0
