- Orangtua Diminta Daftarkan Anaknya ke Sekolah Swasta
- F-Golkar: Pemerintah Wajib Berikan Jaminan Pendidikan
Para orang tua siswa di Kota Bekasi yang ingin anaknya masuk Sekolah Negeri nampaknya masih harus gigit jari. Pasalnya, ruang belajar tambahan yang diajukan dinas pendidikan tidak ‘direstui’ Penjabat (Pj) Walikota Ruddy Gandakusumah. Hal ini pun menuai beragam kritikan dari sejumlah pihak.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi Inayatullah mengatakan, pihaknya sudah berjuang untuk mengajukan nota dinas kepada PJ Walikota untuk dibuka penambahan kelas baru. “Jadi begini, kita sudah mengajukan nota dinas kepada PJ Walikota. Cuma beliau tidak mau memberikan rekomendasi penambahan rombel atau penambahan jumlah siswa. Itu yang belum dapat dari pak PJ,” katanya kepada Koran Bekasi, Senin (16/7).
Inai menambahkan, alasan PJ Walikota enggan menandatangani nota dinas yang diajukan pihaknya dengan dalih PJ Walikota hanya mengikuti aturan yang ada. Masih menurut Inai, ada sekitar 800 calon siswa SMP Negeri yang berharap bisa diterima di sekolah negeri.
“Alasannya (Pj Walikota) sesuai dengan aturan saja. Kita sudah rapat sampai malam. Kita masih terus menunggu dan masih ada 800 siswa lagi yang mau mendaftar ke SMP negeri,” jelasnya.
Ia juga mengimbau kepada para orangtua untuk memasukan anak-anaknya ke sekolah swasta. “Ya kalau memang tidak bisa ya mau tidak mau harus ke sekolah swasta kata pak PJ. Kita berani melakukan penambahan rombel kalau ada payung hukum berupa Keputusan Walikota (Kepwal) untuk penambahan rombel,” terangnya.
Hal ini pun mendapat tanggapan dari berbagai pihak, salah satunya calon Walikota Bekasi Rahmat Effendi. Dalam akun facebook Rahmat Effendi tertulis; akan sangat berbahaya jika pemimpin takut mengambil keputusan untuk orang banyak apalagi terhadap pendidikan.
Saat dihubungi langsung Koran Bekasi, pria yang akrab disapa Pepen ini menjawab dengan singkat, “Beda-beda rasa tanggung jawabnya. Kalau pejabat politik bertanggung jawab ke rakyat pemilihnya. Tapi kalau pejabat ke siapa yang angkat pejabat itu.”
Mendengar hal itu anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar mendesak agar dilakukan kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) di SMP negeri yang ada di Kota Bekasi. Menurut Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bekasi, Maryadi, kebijakan penambahan rombel ini merupakan satu solusi untuk menampung siswa sekolah lulusan sekolah dasar (SD) agar bisa bersekolah di SMP Negeri.
“Dari sekitar 27.000 lulusan SD, yang tertampung di SMP negeri hanya 14.000, sampai saat ini masih banyak masyarakat mengeluh ke saya bahwa anak-anak mereka belum tertampung di SMP negeri,” ujar Maryadi.
Maryadi menegaskan, pemerintah wajib memberikan jaminan pendidikan dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. “Makanya kami dari Fraksi Golkar mendesak Dinas Pendidikan melalui surat keputusan Pj Wali Kota Bekasi agar melakukan penambahan Rombel di SMP Negeri,” tegasnya.
Di tempat yang berbeda Ketua Umum Indonesian Fight Corruption (IFC) Intan Sari Geny mengatakan, seharusnya Pj Walikota menyuruh Dinas Pendidikan agar ada penambahan rombel di Kota Bekasi. “Kalau seperti ini, kasian dong orang tua murid, di PHP oleh pemerintah kota Bekasi, copot saja itu Pj Walikota kalau tidak ada kejelasan mengenai masalah ini ,” ujar Intan.
Demi menampung kuota lulusan SD tahun ini, Intan lalu menyebutkan perlunya penambahan rombel hingga dua kelas di tiap SMP Negeri. Hingga berita ini diturunkan, PJ Walikota Bekasi belum bisa memberikan keterangan saat dihubungi melalui telepon selulernya. (jimmy)
0 
0
