JELANG SEA Games 2011, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin memaparkan semua persiapannya menjadi tuan rumah pesta olahraga terakbar se-Asia Tenggara itu di hadapan semua wartawan nasional di Jakarta. Dari sekian banyak pertanyaan rekan-rekan, satu yang saya ingat hingga kini, “Apakah Anda siap berurusan dengan KPK (Komisi Pembarantasan Korupsi) karena kegiatan ini menggerus biaya yang tak sedikit?”
Dengan sigap Alex menjawab, ”Demi kemajuan Sumsel saya pertaruhkan jiwa raga saya, masuk bui KPK sekalipun!”
Jelas, ini jawaban kesatria seorang pemimpin yang berani beradu nyali dengan aparat penegak hukum demi kemajuan daerah yang dipimpinnya. Dan ini bukan kali pertama Alex mengatakan hal itu, termasuk ketika dia juga ‘nekad’ menjadikan Musi Banyuasin (Muba) sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan PON (Pekan Olahraga Nasional) XVI-2004 saat dirinya masih menjabat bupati. Pun kini saat Palembang menjadi tuan rumah bersama Jakarta pesta olahraga terakbar se-Asia, Asian Games 2018.
Berbagai langkah dan kebijakan berani yang dilakukan Alex memang patut diacungi jempol. Sebut saja dengan asuransi kematian bagi semua warga Muba. Sebut saja dengan pemberian sekolah gratis SD, SMP, hingga SLTA se-Sumsel. Sebut pula dengan berobat gratis bagi seluruh masyarakat Sumsel, dan berbagai kebijakan ‘gila’ lainnya yang semuanya bakal bermuara ke aparat penegak hukum.
Namun, Alex tak gentar. Baginya, sebagai seorang pemimpin, apapun akan dia pertaruhkan demi rakyatnya dan demi pembangunan ekonomi daerahnya. Tapi, bagaimana dengan Kota Bekasi yang dari luas geografis jauh lebih kecil dari Sumsel? Justru berbanding terbalik, terutama karena saat ini Kota Bekasi tengah dipimpin penjabat (Pj).
Kepemimpinan Pj Kota Bekasi Ruddy Gandakusumah memang tengah diuji, terutama di sektor pendidikan menyusul kisruhnya persoalan PPDB Online dengan sistem zonasi. Di satu sisi, calon walikota Bekasi Rahmat Effendi sudah meminta adanya penambahan rombongan belajar (rombel) atau ruangan bagi siswa SMP yang belum diterima, yakni 10% dari jumlah kapasitas sekolah. Namun, di sisi lain, jajaran dinas pendidikan (disdik) dan para kepala sekolah bingung karena Ruddy Gandakusumah diduga kuat tak bersedia menandatangani penambahan rombel tersebut. Alasannya, bisa saja soal anggaran dan ketentuan lainnya.
Jujur, saya tidak memihak siapapun dalam hal ini, kecuali ribuan para orangtua yang putra dan putrinya hingga kini belum mendapatkan kepastian, bisa mengenyam pendidikan sekolah negeri yang lebih murah dan berkualitas, atau tidak sama sekali.
Itulah sebabnya, saya mencoba mengambil contoh tentang sosok pemimpin berani, Alex Noerdin. Saya tak menyebut keberanian itu ada di Rahmat Effendi atau tidak, tetapi yang pasti, Pepen—sapaan akrabnya—sudah meminta agar segera ada penambahan ruang belajar 10% bagi siswa yang belum tertampung masuk SMPN. Setidaknya, akan terselamatkan 2.700 siswa untuk tahun ini.
Jika akhirnya Ruddy tak berani mengambil langkah itu, saya pun bisa menilai kalau rekan satu almamater saya ini, bukanlah sosok pria pemberani dalam menanggung risiko jabatan atas kebijakannya, kendati demi rakyat banyak, kendati demi Kota Bekasi. Saya pun yakin, hal itu disebabkan posisinya yang tinggal dua bulan lagi menjabat di Kota Bekasi.
Ahh…sepertinya terlalu lama menunggu pelantikan 20 September nanti. Terlalu lama menunggu sosok pemimpin berani yang siap bertarung jabatan demi rakyatnya sendiri, demi kemajuan pendidikan di Kota Bekasi, demi kesejahteraan warga Kota Bekasi. ***
0 
0
