KISRUHNYA Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) online tingkat SMP tahun ajaran 2018-2019 berakhir sudah. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mendata sebanyak 2.988 calon siswa tidak terakomodir di sekolah negeri dekat tempat tinggal mereka.
“Kita akan menerjunkan tim untuk menyisir siswa yang belum bersekolah. Informasi yang kita terima akan segera kita tindaklanjuti,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzie, Selasa (17/7).
Dijelaskannya, hingga kini pihaknya tetap berpegang terhadap regulasi yakni Perwal Nomor: 420/Kep.287.Disdik/V/2018 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada TK, SD, dan SMP tahun ajaran 2018-2019. Namun, jika ada kebijakan lain pasca PPDB online, maka Disdik selaku dinas teknis akan mengikuti.
“Kita sudah melaporkan terkait pelaksanaan PPDB online ini kepada pimpinan. Dan sampai saat ini masih tetap berpegang terhadap aturan yang berlaku,” ujarnya.
Dinas Pendidikan Kota Bekasi mencatat PPDB online di 49 SMP negeri di Kota Bekasi, Tahap 1 pada 3-7 Juli 2018 diketahui:
1. Total Daya tampung : 14.927 Kursi
2. Jumlah Pendaftar : 22.435 siswa
3. Hasil Seleksi : 13.077 siswa
4. Lapor diri : 12.758 siswa
5. Tidak Lapor diri : 319 siswa
6. Sisa Daya tampung : 2.169 kursi
Sedangkan pada Tahap 2 Pelaksanaan PPDB Online SMP Negeri pada 10-14 Juli 2018 diketahui:
1.Total daya tampung : 2.147 Kursi (sisa tahap 1 dikurangi 22 Kursi dikarenakan terdapat siswa yang tidak naik kelas pada tingkat 7)
2. Jumlah Pendaftar : 5.050 siswa
3. Hasil Seleksi : 2.105 siswa
4. Lapor diri : 2.094 siswa
5. Tidak Lapor Diri : 53 Siswa
6. Sisa Daya Tampung : 95 Kursi
Berdasarkan laporan dan hasil evaluasi kegiatan PPDB online SMP Negeri tahun ajaran 2018/2019, kata Ali, telah resmi berakhir pada 16 Juli 2018. Karena itu, tidak ada penambahan rombongan belajar (rombel) di SMP Negeri.
‘Tidak ada penambahan rombel karena kita mengacu kepada juknis yang ada. Kami melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan,” tegas Ali.
Tidak adanya penambahan rombel ini disambut Ketua Guru Madrasah Kota Bekasi, ustad Gumbad Syah. “Pemkot juga harus memperhatikan nasib sekolah swasta. Masa iya dipaksakan adanya rombel dan itu bisa mematikan dunia pendidikan swasta kalau harus masuk negeri semua,” ujarnya. (zas)
0 
0
