- Hanya untuk Silaturahmi dan Memberikan Masukan
- Abdul Manan Minta Pemerintah Harus Berpikir untuk Masyarakat
Janji tak ditepati, sebanyak 50 ulama dan tokoh agama Kota Bekasi kecewa dengan sikap Penjabat (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah. Mereka pun sepakat, mendesak agar Ruddy segera diganti kendati kepemimpinannya tinggal hitungan hari.
“Sudah janji kok sejak Jumat pekan lalu. Malah, harusnya jam 10.00 karena ada kesibukan lain, dimajukan menjadi 07.30. Nah, sekarang para ulama dan tokoh agama dan masyarakat sudah kumpul, kok malah gak ada kabar beritanya. Malah saya tanya sama petugas di depan, ada yang bilang ke Bogor dan ada yang bilang ke Surabaya,” ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Bekasi Abdul Manan yang menggagas pertemuan tersebut.
“Jujur, kami atas nama ulama sengat kecewa atas sikap Pj Walikota Bekasi yang tak memberitahukan kalau dirinya memang tak bersedia menerima kami. Ini ulama dan tokoh masyarakat sudah sepuh, jauh-jauh datang ke sini meninggalkan tugasnya masing-masing,” lanjutnya di hadapan wartawan, Senin (23/7), sembari menambahkan, kedatangan para ulama, tokoh agama dan masyarakat tersebut hanya untuk silaturahmi dengan Pj Walikota Bekasi. Tujuannya, memberikan masukan dan keluhan atas kondisi yang terjadi di tengah masyarakat saat ini.
“Sejak menjelang pilkada hingga pada proses Penerimaan siwa baru (PPDB) Online, Pj Walikota selaku pemimpin dalam Pemerintahan Kota Bekasi dirasa tidak ada peranannya. Lebih banyak diamnya. Seperti sekarang, kita dijadwalkan jauh-jauh hari untuk bertemu, tapi kenapa Pj Walikota menghindar, sementara sudah dijadwalkan sejak lama,” tegas Manan yang sudah hadir tepat pukul 06.30 di Plaza Pemkot Bekasi.
Manan pun memberi contoh soal proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) online untuk tingkat SMP Negeri. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi telah mengusulkan penambahan jumlah siswa di setiap rombongan belajar (rombel) dari 38 orang menjadi 40 orang. Upaya ini dilakukan untuk mengakomodir 2.700 siswa yang berminat masuk sekolah negeri namun tidak tertampung.
Ironisnya, Ruddy selaku kepala daerah enggan meneken surat yang diajukan Disdik, terutama dalam rencana penambahan rombel. “Orangtua banyak yang menangis karena anaknya tidak bisa masuk ke SMP Negeri, padahal anggaran pemerintah ada, seharusnya dibuka saja,” papar Manan.
Selain sistem PPDB online, ketidakharmonisan antara Pj Walikota dan pemangku jabatan juga berdampak pada rencana penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Seharusnya, kata Manan, pada triwulan ketiga saat ini, pemerintah telah membuat rancangan APBD Perubahan.
“Harus dipikirkan dari sekarang, sehingga bisa diketahui bila ada kekurangan anggaran yang sedang dikerjakan saat ini. Karena itu, sangat wajar bila tokoh masyarakat, termasuk ulama turun tangan dalam persoalan ini. Pemerintah harus berpikir untuk masyarakat, mereka harus mendengar suara dari masyarakat,” tandasnya.
Sayangnya, lanjut Manan, Pj Walikota tidak ada di ruang kerjanya. Alasan terakhir karena tidak ada surat resmi yang dilayangkan, bagi Manan itu hanya alasan yang dibuat-buat. Sebab, rencana kedatangan itu sudah dikomunikasi sejak Jumat pekan lalu lewat aparatur pemerintahan setempat.
“Kekecewaan kami ini memuncak sehingga tidak ada kepercayaan lagi kepada Pj Walikota Bekasi,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Majelis Dewan Kehormatan Masjid Kota Bekasi, KH Abdul Hadi pun angkat bicara atas sikap dingin Pj Walikota Bekasi yang menurutnya sudah tidak pantas dilakukan seorang pemimpin dalam pemerintahan. “Kalau dirasa tidak harmonis dalam roda pemerintahan, buat apa Pj Walikota dipertahankan, lebih baik diganti, sudahlah Pj Walikota pulang kampung saja,” ujar Abdul Hadi.
Menurutnya, bila Ruddy tetap dipaksakan sebagai Pj Walikota, akan dapat berimbas pada pelayanan masyarakat. “Jika di lingkup kerja situasinya sudah tidak baik, kan dampaknya pada pelayanan, lebih baik digantikan agar proses pelayanan Kota Bekasi tetap berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya. (tgm/zas)
0 
0
