PENJABAT (Pj) Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah membantah dirinya menolak kedatangan para ulama dan tokoh agama Kota Bekasi. Jika pun gagal bertemu, hal itu disebabkan tidak adanya permohonan untuk bertemu secara tertulis. Apalagi, acara pertemuan dilakukan pada Senin (23/7) dan bertepatan dengan undangan dari Presiden Joko Widodo terhadap Walikota se-Indonesia di Istana Bogor.
“Tidak ada maksud untuk tidak menerima para tokoh agama, karena belum teragendakan saja sebelumnya. Dan tidak ada permohonan tertulis, juga waktunya bersamaan dengan acara undangan Presiden di Bogor, yaitu acara Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia) silaturahmi Presiden dengan Walikota se-Indonesia di Istana Bogor, ” kata Ruddy kepada Koran Bekasi, Senin (23/7) via WhatsApp.
Disinggung tentang kekecewaan para ulama dan tokoh agama sehingga mendesak dirinya untuk ‘pulang kampung’ (dicopot) dari jabatan Pj Walikota Bekasi, dia berdalih sudah bekerja dengan baik.
“Harus jelas alasannya, mengapa saya harus pulang kampung. Apakah saya korupsi, cacat moral, terlibat narkoba. Jadi, ada mekanisme aturan untuk menyampaikan ketidakpuasan. Sebagian besar tugas saya Alhamdulillah berjalan baik. Pilkada serentak kondusif. Pemerintahan berjalan normal. Pelayanan masyarakat tidak terganggu, ” jelasnya.
Ruddy mengklaim sesuai penugasan yang diberikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), maka dia bertanggungjawab kepada pemerintah pusat. “Insya Allah sesuai penugasan, tugas saya akan berakhir tanggal 20 September 2018 bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih seluruh Indonesia. Saya diangkat oleh Mendagri sebagai Pj Walikota dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dan yang berwewenang memberhentikan saya hanya Mendagri, ” tegasnya. (tgm)
0 
0
