Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan dukacita dan rasa keprihatinan yang mendalam, terutama bagi korban yang meninggal dan terluka dalam musibah gempa yang terjadi di Lombok Utara. Dia pun berharap keluarga korban untuk bersabar menerima musibah gempa ini.
“Terkait musibah gempa yang terjadi kembali di Lombok Utara yang berdampak sampai ke Bali dan Jawa Timur serta mengakibatkan 91 orang meninggal dunia (sebagian besar dikarenakan tertimpa bangunan yang roboh), ratusan luka-luka, dan ribuan rumah mengalami kerusakan, saya selaku Ketua DPR menyampaikan dukacita yang mendalam,” ujarnya kepada wartawan, Senin (6/8).
Dijelaskan kalau dirinya sudah melakukan rapat gabungan Komisi I, II, III, V, VII, VIII, dan IX DPR bersama kementerian dan badan terkait untuk membahas mitigasi bencana (upaya-upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan mengurangi risiko terjadinya bencana), guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana.
Rapat gabungan juga mendorong Komisi V DPR untuk meminta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BMKG, dengan cara apa BMKG bisa memberikan informasi secara akurat. Agar, apabila terjadi bencana alam maka informasi yang diberikan dapat meminimalisir jatuhnya korban jiwa maupun luka.
“Juga mendorong Komisi V DPR meminta BMKG untuk melakukan pengkajian . serta pengecekan terhadap kondisi alat-alat pemantau cuaca dan bencana alam, apakah berfungsi sebagaimana mestinya, untuk menyampaikan peringatan dini (early warning system) kepada masyarakat. Kemudian, mendorong Komisi V dan VIII meminta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) untuk bersinergi dengan BMKG bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) didampingi Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera melakukan pertolongan dan pencarian bagi korban yang belum ditemukan, juga memberikan bantuan kesehatan, pangan, pakaian, dan kebutuhan lainnya, serta memperhitungkan kerugian yang ditimbulkan akibat gempa,” papar Bamsoet—panggilannya.
Sejumlah hal lain yakni mendorong Komisi VIII untuk meminta Kementerian Sosial (Kemensos) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat) melalui taruna siaga bencana (Tagana) untuk memobilisasi pemberian bantuan kemanusiaan agar kebutuhan masyarakat Lombok dan Bali yang terdampak gempa dapat disalurkan tepat sasaran dan disesuaikan dengan kondisi yang ada.;
“Mendorong Komisi III meminta Kepolisian untuk tetap siaga dalam menjaga ketertiban dan keamanan terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan situasi di Lombok. Mendorong Komisi V meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) melalui Ditjen Cipta Karya dan Balitbang PUPR untuk memastikan kebutuhan air bersih dan sanitasi para pengungsi, serta melakukan pembangunan kembali ribuan rumah masyarakat, rumah ibadah, dan fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan akibat gempa, serta mendorong Komisi II dan V meminta KemenPUPR, Pemda, dan BMKG untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah-wilayah rawan gempa di Indonesia dan melakukan inovasi terkait bangunan tahan gempa, untuk meminimalisir terjadinya bangunan roboh ketika sedang terjadi gempa,” urainya.
Bamsoet pun mengakui sejumlah hasil rapat gabungan lainnya, seperti mendorong Komisi VIII dan IX meminta Kemenkes untuk siap siaga dalam menyediakan obat-obatan dan tenaga kesehatan guna mengantisipasi berbagai penyakit yang timbul dan dialami oleh para pengungsi gempa. Juga, mendorong Komisi I dan VII meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk memperbaiki jaringan komunikasi dan mendorong PT PLN untuk memperbaiki jaringan listrik.
“Kami juga mendorong Komisi VIII meminta Kemensos bersama BNPB untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai hal-hal yang harus dilakukan ketika terjadi gempa, sebagai bentuk antisipasi agar masyarakat tidak mudah panik dan selalu siap siaga ketika bencana gempa terjadi. Dan mendorong Komisi V meminta BMKG untuk terus melakukan pemantauan gempa, serta terus menginformasikan perkembangan gempa melalui akun-akun medsos serta website resmi BMKG.
“Terakhir, kami mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan tidak mempercayai dengan mudah berita-berita hoax yang mungkin beredar pascagempa, dan hanya mempercayai berita atau informasi dari website resmi BMKG, ataupun pejabat Pemda yang berwenang,” tegas Bamsoet. (zas)
0 
0
