HARI kedua pendaftaran calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia belum diminati pendaftar sejak resmi dibuka Sabtu (5/8). KPU memperkirakan para pendaftar baru akan datang beberapa hari jelang ditutup yakni 10 Agustus 2018.
Ketua KPU Arif Budiman menilai, kemungkinan ini dia perkirakan, terutama karena sejak awal telah diberi tahu kepada sejumlah parpol yang hendak mendaftarkan calonnya untuk terlebih dulu mengabarkan kepada KPU sehari sebelumnya.
Sementara hingga Minggu (5/8) belum ada satu pun pihak yang mengabarkan. Kendati demikian, sejumlah staf KPU tetap berjaga di kantor mereka yang terletak di kawasan Menteng Jakarta Pusat itu.
“Hingga Minggu belum ada pihak-pihak yang memberitahukan tentang pendaftaran capres-cawapres. Artinya pada Senin (6 Agustus 2018) belum ada yang akan mendaftar,” kata Arif kepada wartawan.
Selain itu jika melihat kultur saat pendaftaran bakal caleg DPRD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebelumnya, para pendaftar akan memadati KPU di hari terakhir. Meski begitu dia belum bisa memastikan kapan tepatnya para capres dan cawapres itu akan mendaftar ke KPU.
“Kemungkinan pendaftaran capres-cawapres juga akan dilakukan di hari terakhir. Atau, paling cepat sebelum hari terakhir masa pendaftaran,” jelasnya.
Selain harus dihadiri pasangan capres-cawapres, pendaftaran ke KPU juga boleh disertai para pendukung. Arief menyatakan ada batas maksimal untuk jumlah pendukung pasangan capres-cawapres yang boleh ikut masuk ke KPU. “Boleh masuk sekitar 170 orang pendukung. Nantinya, sebanyak 50 orang pendukung boleh ikut masuk ke dalam untuk mengantarkan pendaftaran. Sementara sisanya sebanyak 120 harus tetap berada di halaman KPU,” paparnya.
KPU juga masih membuka peluang perpanjangan masa pendaftaran jika hanya ada satu pasangan capres-cawapres yang mendaftar ke KPU hingga masa penutupan. Perpanjangan itu berdasarkan aturan dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. “Waktu perpanjangan nanti selama dua kali tujuh hari. Kalau sudah diperpanjang tetapi tetap ada satu pasangan, maka (Pemilu) akan tetap berjalan (dengan satu pasangan capres-cawapres), sebab UU memperbolehkan hal tersebut,” jelasnya. (*/zas)
0 
0
