PANITIA Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bekasi mengingatkan para bakal calon legislatif (bacaleg) Kota Bekasi untuk tidak melakukan kampanye atau sosialisasi sampai ditetapkannya daftar calon sementara (DCS) menjadi daftar calon tetap (DCT). Hal tersebut disampaikan langsung Ketua Panwaslu Kota Bekasi Novita Ulya Hastuti kepada Koran Bekasi, Senin (6/8) di Kantor Panwaslu.
Hal ini, kata Novita, sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23/2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
“Kami juga ikut mengawasi, bukan hanya di KPU tapi kami juga ikut memeriksa persyaratan para bacaleg yang diserahkan ke Panwaslu agar kita bisa ikut mengawasi syarat berkas tersebut sesuai atau tidak. Apakah para caleg tersebut pernah dipidana, apakah ijazah yang diajukan sesuai, apakah nama bacalegnya sesuai dengan di KTP atau ijazahnya. Kalau menurut aturan, kampanye belum diperbolehkan, karena itu masuk ke dalam citra diri. Karena DCS saja belum ditetapkan, jadi belum diperbolehkan,” ujarnya.
Pihaknya akan segera memanggil untuk meminta klarifikasi kepada para bacaleg yang berkampanye melalui spanduk maupun media sosial. “Kalupun memang ada, kami akan sampaikan surat terlebih dulu ke partai politik pengusung dan kami akan melakukan pemanggilan untuk dimintai klarifikasi,” jelasnya.
Namun, hingga saat ini dia mengaku belum mendapatkan laporan kampanye atau sosialisasi para bacaleg yang dilakukan melalui media sosial. Dia juga mengaku masih kewalahan karena minimnya petugas untuk melakukan verifikasi faktual dan menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk ke Panwaslu. Karenanya, dia mengajak seluruh masyarakat untuk ikut aktif memantau dan melaporkan bacaleg yang melakukan pelanggaran-pelanggaran pemilu.
“Sampai saat ini Panwaslu Kota Bekasi belum mendapatkan laporan dan menemukan adanya indikasi kampanye atau sosialisasi yang dilakukan para bacaleg di Kota Bekasi. Harus ada pelaporan baru kita jadikan temuan. Dan selama ini harus ada laporan dari masyarakat. Kami akan bertindak kalau ada laporan dan ada uji sat formil siapa yang melaporkan,” paparnya. (jim)
0 
0
