BILA sebelumnya Sekretaris Komisi 1 Sholihin menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang tidak komunikatif dalam menyampaikan perihal masa bakti Sekretaris Daerah (Sekda) Rayendra Sukarmadji dan penunjukan Dadang Hidayat sebagai Pelaksana Harian (PLH), Ketua DPRD Kota Bekasi Tumai pun berkata serupa.
“Secara pemberitahuan belum pernah, malah kita tahu dari media saja. Minimal ya namanya mitra kerja seharusnya diberikan pemberitahuan sebulan masa baktinya Sekda habis. Mau proses penunjukkan PLT (pelaksana tugas) juga kalau mengajukan ada tembusan ke DPRD,” kata Tumai kepada Koran Bekasi, Senin (6/8).
Menurutnya, meski penunjukan Sekda Kota Bekasi menjadi hak prerogatif kepala daerah, setidaknya harus tetap menjalin komunikasi dengan legislator selaku pengawas di pemerintahan. Apalagi, jabatan sekda sangat strategis di pemerintahan karena selain sebagai aparatur tertinggi, posisinya juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Posisi Sekda itu sangat strategis di pemerintahan, Sekda sebagai ketua TAPD peranannya strategis. Dalam hal ini Sekda yang mewakili Pemerintah Kota Bekasi untuk rapat-rapat pembahasan anggaran. Apalagi kalau bicara waktu sudah memasuki waktu pembahasan, kalau tidak terjalin komuniksi yang baik yang sinergi dikhawatrkan ini bisa terganggu,” keluhnya.
Meski demikian, kata dia, enam hari sebelum pensiun atau pada Rabu (25/7), Rayendra menyempatkan diri bersilaturahmi sekaligus berpamitan dengan para legislator. “Kalau Pak Sekda Roy sebelumnya sudah pernah silaturahmi mohon pamit. Seharusnya Pak Pj Walikota Bekasi juga memberitahukan masa akhir jabatan Sekda lewat surat resmi, minimal satu bulan sebelumnya,” tegas Tumai.
Diakui Tumai, kurangnya jalinan komunikasi dengan DPRD Kota Bekasi cukup berpengaruh pada program kerja yang sedang dibahas. Saat ini DPRD Kota Bekasi sedang membahas beberapa program kerja di antaranya penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LP2) APBD dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami perlu peran Ketua TAPD (Sekda) kan di sini dalam memberikan laporan keuangan daerah. Kalau tidak ada komunikasi yang baik antar dua lembaga di Pemerintahan bisa terimlikasi tidak terjalinnya hubungan yang baik antara kedua lembaga ini,” lanjut Tumai.
Saat dihubungi melalup telpon seluler, Pj Walikota Bekasi Ruddy Gandakusumah mengatakan, situasi dan kondisi di lapangan berjalan dengan cepat. Apalagi pihaknya belum mendapat Surat Keputusan (SK) atas usulan nama pegawai yang bakal menjadi Penjabat Sekda Kota Bekasi dari Pj Gubernur Jawa Barat Mochamad Iriawan pasca pensiunnya Rayendra.
“Saat itu hanya ada jeda satu hari, sementara tidak boleh ada kekosongan jabatan Sekda karena akan mengganggu kinerja pemerintahan,” kata Ruddy.
Dalam kesempatan itu, Ruddy menyampaikan permohonan maafnya bila Tumai tersinggung dengan kurangnya jalinan komunikasi dari Pemkot Bekasi terhadap lembaga legislatif yang menjadi mitra kerjanya.
“Saya tidak ada maksud untuk tidak menghormati pimpinan dewan/legislatif. Dan saya sampaikan permohonan maaf ke beliau,” tutupnya. (jim)
0 
0
