- Rahmat Effendi Meminta Jangan Ada Lagi Ujaran Kebencian
Pelantikan walikota dan wakil walikota terpilih, Rahmat Effendi-Tri Adhianto hampir pasti tak mengalami penundaan, 20 September mendatang. Hal itu terkaitt dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan pilkada dari pasangan calon (paslon) nomor urut 2.
“Pertama kali tentunya saya mengucapkan rasa syukur karena Allah SWT telah membuka kebenaran sebagai proses sejarah. Pilkada sudah selesai dan semua punya peran buat membangun kota ini lima tahun ke depan,” demikian kalimat pertama yang keluar dari Rahmat Effendi usai mendengar putusan MK tersebut, Kamis (9/8).
Pepen—sapaan akrabnya, pun meminta, dengan keluarnya putusan MK ini, maka tidak ada lagi pihak-pihak yang membuat ujaran kebencian terhadan sesama anak bangsa. “Mari kita bangun Kota Bekasi secara bersama-sama, jangan ada lagi ujaran kebencian, mari menjaga toleransi antar anak bangsa, khususnya warga Kota Bekasi,” lanjut Pepen.
Seperti diketahui, Majelis Hakim MK yang dipimpinan Aswanto dengan anggota Saldi Isra dan Manahan Sitompul, akhirnya menolak gugatan paslon nomor urut 2. Gugatan nomor 27/PHP.KOT-XVI/2018 yang didaftarkan di MK itu dinilai tak memenuhi syarat unsur subtansi materi gugatan dalam sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada).
Iqbal Daut selaku kuasa hukum paslon nomor 1 Rahmat Effendi-Tri Adhianto menjelaskan, tuntutan pemohon paslon 2 untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Nomor. 120/PL.03.6-Kpt/KPU-Kpt/Il/2018 tertanggal 6 Juli 2018 telah ditolak majelis hakim.
Menurut dia, berdasarkan putusan majelis hakim, penetapan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Bekasi periode 2018-2023 dan berita acara tanggal 5 Juli 2018, adalah sah.
“Yang dipersoalkan pemohon tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 158 Ayat 2 Sub (d). Jadi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kota Bekasi, dinyatakan sah,” kata Iqbal kepada Koran Bekasi, Kamis sore.
Menurut dia, MK lebih memrioritaskan penanganan gugatan sengketa perselisihan hasil pilkada dengan ketentuan jumlah selisih suara 0,5 persen. Sedangkan kemenangan paslon 1 Rahmat Effendi dan Tri Adhiyanto selisihnya mencapai 33,6 persen.
Dikatakan Iqbal, berdasarkan UU No 10 Tahun 2016 ada ketentuan jika kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
“Artinya permohonan gugatan pihak Paslon No 2 sangatlah tidak memenuhi persyaratan unsur substansi materi gugatan sebagaimana yang di persyaratkan oleh Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang gugatan sengketa hasil Pilkada,” tegas Iqbal.
Menurut dia, pada persidangan pertama, permohonan paslon nomor urut 2 melakukan beberapa catatan dan koreksi. Tapi, Ketua Majelis Hakim MK Aswanto menegaskan bahwa perubahan yang menyangkut subtansi pokok perkara selain yang sudah diregistrasi dalam permohonan gugatan tidak akan menjadi pertimbangan majelis hakim.
Menanggapi putusan MK tersebut, Komisioner Divisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Yayah menyatakan kalau jajaranya akan segera mengumumkan penetapan paslon terpilih. “Kita akan mengumumkan penetapan paslon terpilih. Kita akan sesuai PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) tahapan Nomor 2 tahun 2018, itu perubahannya dari PKPU tahun 2017,” jelas Yayah.
Menurutnya, jika ada sengketa di MK sesuai PKPU tahun 2017 penetapan paslon terpilih dilakukan setelah ada putusan MK. “Karena Kota Bekasi daerah bisnis, setelah tiga hari KPU menerima salinan putusan MK, maka penetapan pasangan calon akan diumumkan. Sedangkan pelantikannya juga tiga hari setelah penetapan pasangan paslon terpilih,” paparnya. (gok/tgm)
0 
0
