UNIT Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Pendapatan Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi menempati peringkat pertama realisasi penerimaan pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2018. Pembayaran tunggakan tahun 2017 ke bawah sektor P2 tingkat kecamatan juga menempati peringkat pertama.
Hal ini diungkapkan Kepala UPTB Pendapatan Kecamatan Jatisampurna Agustinus Prakoso kepada Koran Bekasi, Senin (13/8). Menurut dia, pihaknya berhasil meraih target mencapai 50,97% dari target ketetapan 17,8 miliar yang terealisasi. Saat ini perolehan PBB di Kecamatan Jatisampurna hampir mencapai Rp28 miliar.
“Kita harus lebih semangat untuk mencapai target di tahun 2018 ini sebesar Rp28 miliar. Kekompakan dan semangat antara petugas UPTB kecamatan dengan kelurahan harus sinergi,” katanya.
Agustinus berharap, setiap kelurahan di Kecamatan Jatisampurna dapat membantu pihak UPTB Pendapatan untuk turun ke lapangan “door to door” dengan mengecek satu persatu terkait verifikasi piutang PBB. Ia juga mengungkapkan, pendapatan dari PBB sejak menjabat dari tahun 2015 terus mengalami peningkatan, bahkan bisa melampaui target setiap tahunnya.
Menurutnya, kontribusi pajak terbesar untuk wilayah Kecamatan Jatisampurna adalah pajak restoran yang mencapai Rp35 miliar per tahun. Selanjutnya pajak parkir Rp14 miliar dan pajak hiburan Rp9 miliar.
“PBB juga sangat besar potensinya. Jatisampurna termasuk wilayah berkembang, tahun ini maupun tahun depan juga ada beberapa hotel baru yang akan dibuka,” jelasnya.
Agustinus mengatakan, bagi calon wajib pajak yang belum mau menjadi wajib pajak sesuai perda akan dikenakan sanksi. Tapi, secara keseluruhan kesadaran warga di wilayah Jatisampurna sangat tinggi untuk bayar pajak.
“Yang penting kita mau turun untuk mensosialisasikan pajak daerah itu seperti apa, untuk masalah pembayaran mereka juga bisa secara online,” tuturnya.
Terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda memberikan apresiasi terhadap kinerja UPTB Pendapatan Jatisampurna yang sampai minggu ke 2 Agustus 218 bisa bekerja dengan maksimal untuk menggenjot pajak, khususnya sektor PBB.
Aan juga meminta jajarannya di UPTB Pendapatan tingkat kecamatan bisa terus bekerja maksimal melakukan jemput bola. Pihaknya juga sudah melaksanakan beberapa upaya demi tercapainya target peraihan PBB di tahun 2018.
Selain itu Aan juga mengimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar PBB sebelum jatuh tempo. “Orang bijak taat pajak. Dengan membayar PBB otomatis masyarakat sudah ikut berperan serta membantu program pembangunan di Kota Bekasi,” jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan Sekretaris Bapenda Koa Bekasi Karya Sukmajaya. Dia meminta seluruh kepala UPTB Pendapatan lebih giat menggali potensi pajak. Apalagi, menurut dia, saat ini sudah ada tim Operasi Sisir (Opsir) PBB di setiap kelurahan.
Menurut Karya sebagian warga Kota Bekasi sudah bisa melakukan kolektif atau menitipkan melalui petugas pantau dan monitor (Pamor) yang ada di kelurahan. Sedangkan sebagian bisa membayarkan PBBnya sendiri.
“Tentunya dengan adanya tim Opsir PBB dapat mempercepat dan mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Jadi warga tidak perlu repot-repot jauh ke bank maupun ke kantor kelurahan, karena sudah ada tim opsir kita yang siap jemput bola dan memberikan pelayanan terbaik,” tandasnya. (ADV/Jim)







