HIMPUNAN Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bekasi mendesak Polresta Metro Bekasi Kota menahan Camat Pondokgede Mardanih. Tuntutan dikemukakan menyusul penetapan status tersangka kepada Mardanih oleh penyidik Harta dan Barang (Harbang) Polresta Metro Bekasi Kota.
HMI sangat menyayangkan pihak kepolisian yang belum juga menahan Mardanih. Dia masih melaksanakan tugasnya sebagai pejabat publik yang berpotensi bisa mempengaruhi saksi.
Menurut Rudi Hartono, Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Bekasi, status yang disandang Mardanih sebagai tersangka, seharusnya mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menonaktifkannya dari jabatannya sebagai Camat Pondokgede. Hal ini semata-mata agar yang bersangkutan bisa fokus menjalani proses hukum yang menjeratnya.
Rudi juga menilai, tersangka sebagai pejabat publik berpotensi bisa mempengaruhi saksi karena dia bisa langsung berhubungan dengan kasus yang membelitnya. “Saya kira dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah, penyidik perlu melakukan penahanan. Jabatan camat yang melekat sangat berpotensi tersangka mempengaruhi saksi,” jelas Rudi.
Menurut Rudi, apabila dalam perkembangan selanjutnya Mardanih tidak terbukti bersalah, yang bersangkutan bisa dikembalikan ke posisi semula.
Sebelumnya, Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Indarto menjelaskan, kronologis kasus ini bermula dari adanya empat akte yang hilang. Kemudian, si pelapor meminta Camat Mardan ih untuk dibuatkan salinan akte. Tapi, bukanya dibuatkan empat akte, semuanya malah dijadikan satu akte.
“Jadi yang awalnya 200 meter per akte jadi ditotal semua 900 meter digabungkan. Nomor-nomor salah semua, itu yang membuat penyidik memutuskan bahwa dua alat bukti terpenuhi,” jelas Kapolres.
Pihaknya akan meminta keterangan dari para ahli perdata pertanahan. Sebab, dari akte tersebut ternyata ada sengketa perdata, namun pihaknya tidak mengurus perdatanya dan lebih fokus dalam proses pembuatan surat palsu akte tersebut.
Diakuinya, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, tersangka Mardanih tidak ditahan karena beberapa pertimbangan. Tersangka dijerat dengan Pasal 263 KUHAP dengan ancaman hukuman pidana lebih dari 5 tahun tentang pemalsuan surat.
Sebelumnya, terkait dugaan pemalsuan tanah ini, Mardanih menyanggah bahwa ia telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. “Ngga ada (penetapan tersangka), semuanya sudah beres,” katanya usai menghadiri rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi.
Terkait belum ditahannya Mardanih, Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Jairus Saragih yang pernah dikonfirmasih, lebih memilih bungkam. “Langsung ditanyakan saja kebagian Kasubag Humas,” pintanya menghindar.
Ketika ditanya apakah ada hak istimewa yang dilakukan penyidik terhadap tersangka, sehingga tidak dilakukan penahanan hingga, Jairus hanya tersenyum tanpa satu kata pun.
Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi Harsini mengaku bahwa berkas perkara terdakwa penipuan akta tanah Camat Pondokgede Mardanih dipulangkan ke penyidik. Alasannya, setelah diteliti ternyata berkas perkara yang dilimpahkan penyidik Polres Metro Bekasi Kota ke Kejaksaan belum lengkap. Sehingga, JPU meminta kepada penyidik agar segera dilengkapi lagi.
Hal ini disampaikan Harsini kepada Koran Bekasi, Rabu (29/8). “Betul berkasnya kita pulangkan lagi kepenyidik Polres Metro Bekasi Kota,” jelas Harsini.
Sayangnya, ketika didesak apa saja yang masih kurang dalam penuntutan jaksa, dia menolak memberitahukannya secara spesifik. “Adalah, saya tidak mungkin memberitahukan. Biarkan saja itu tugas penyidik,” katanya singkat. (tgm)
0 
0
