KOBEK CIKARANG-Ribuan guru honorer yang tergabung pada Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) berdemonstrasi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, Senin (24/9).
Mereka mendesak Pemda Kabupaten Bekasi mengabulkan empat tuntutannya untuk mengangkat seluruh honorer melalui SK Bupati, meningkatkan kesejahteraan minimal setara Upah Minimum Kabupaten (UMK) setempat. Jaminan kesehatan dan mendatabasekan honorer di Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi Nyumarno mengapresiasi perjuangan para honorer sebagai bentuk nyata, karena banyak permasalahan honorer yang sudah menggunung seperti gunung es sebagaimana disuarakan rekan-rekan honorer hari ini, katanya.
Diakui, sudah ada beberapa upaya konkret dari DPRD Kabupaten Bekasi yang dimulai dari penganggaran Jastek untuk kesejahteraan honorer sebesar sekitar Rp.161 miliar sejak tahun 2017. Pemerintah Daerah juga diminta supaya membuat data base kaitan honorer sebagaimana pernah dibahas dalam rapat gabungan Komisi IV DPRD, Komisi I DPRD, BKD, Bagian Pembangunan, Dinas Pendidikan dan beberapa SKPD terkait.
Memang baru pada tahap bentuk pengakuan, namun dengan ditetapkannya honorer sebagai penerima Jastek dari APBD, sudah ada, by name by addres.
Pengakuan Pemda Kabupaten Bekasi baru sebatas itu, sedangkan yang dituntut adalah SK Bupati kepada orang per orang honorer yang menetapkan mereka sebagai pegawai honorer Pemda. Namun, tuntutan itu belum dapat dipenuhi, karena kendala PP 48 tahun 2005, PP 56 tahun 2012 yang melarang semua Pejabat Pembina Kepegawaian yaitu Kepala Daerah dan Pejabat lain di lingkungan instansi mengangkat tenaga honorer atau sejenisnya. Ditambah lagi ada Permendagri No.814.1/169/SJ tanggal 10 Januari 2013 yang menegaskan larangan pengangkatan tenaga honorer. Dan kendala itulah yang harus segera dicarikan solusi bersama, kata Nyumarno.
Pada 19 September 2018 lalu katanya, Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi telah meminta lembaga DPRD untuk berkirim surat ke Presiden RI, DPR RI, Badan Legislasi DPR RI, Menpan RB, Menkumham, dan Menteri Keuangan kaitan dukungan pengangkatan honorer secara bertahap kepada Pegawai Non PNS melalui Revisi UU ASN. Supaya mengangkat honorer (K-2 dan Non Kategori), Pegawai Tidak Tetap, dan Pegawai Non PNS untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil secara berkeadilan.
Pihaknya, mendukung perjuangan kesejahteraan honorer, sesuai perundangan serta upaya-upaya lainnya, kata Nyumarno.
Komisi IV DPRD juga segera melakukan rapat internal bersama Ketua DPRD dengan kesepakatan agar dibentuk Pokja (Kelompok Kerja) Tenaga Honorer yang nantinya melakukan pembahasan, terkait peningkatan kesejahteraan, jaminan kesehatan ataupun status kepegawaian tenaga honorer tersebut. Rapat Internal yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD H.Anden dan dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bekasi H.Sunandar SE, sedangkan beberapa Anggota Komisi IV di antaranya Jamils (PAN), Dede Iswadi (Nasdem), Nurdin Muhidin (PAN), dan Nyumarno (PDI Perjuangan) yang terlihat selalu intens mendampingi honorer.
Sementara itu, Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin mengapreasiasi tuntutan honorer dengan sejumlah aspirasi. “Saya mengapresiasi permintaan honorer,” katanya ketika diwawancarai, Senin (24/09)
Neneng mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) tidak memperbolehkan Bupati mengangkat pegawai. Sedangkan terkait kesejahteraan, harus melihat kemampuan keuangan daerah, apalagi jumlah honorer di daerah ini sangat banyak. Tetapi kalau tuntutannya minta disesuaikan dengan UMK, maka harus melihat lagi kemampuan daerah,” katanya. (*/hem)
0 
0
