-Sudah Terlanjur Pinjam Uang, Bingung Nyicilnya
– Bertujuan Mengefisiensi Anggaran Hingga Rp67 M
Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mulai menjerit akibat adanya rencara pemangkasan tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP) sebesar 40 persen mulai Oktober 2018.
Pemangkasan TPP yang disebut-sebut untuk menekan potensi anggaran defisit akibat degradasi kinerja aparatur saat masa transisi kepala daerah selama delapan bulan, dinilai terlalu memberatkan para ASN.
“Sangat memberatkan, karena nilainya terlalu besar. Bayangkan, kalau kita sudah terlanjur pinjam uang dan berharap dari tunjangan daerah (Tunda) untuk menyicilnya, apa tidak menjerit kalau dipangkas sampai 40 persen,” ujar salah satu ASN tanpa menyebut jati dirinya kepada Koran Bekasi, Selasa (25/9).
Menurutnya, rencana pemangkasan Tunda ini disampaikan Walikota Bekasi Rahmat Efendi dalam pertemuan tertutup di Harapan Indah, Senin (24/9). Rencana tersebut langsung didukung Wakil Walikota Bekasi Tri Adhianto dan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Widodo Indrijantoro.
Rencana pemotongan Tunda di kalangan ASN sebesar 40% tersebut juga dibenarkan Rahmat Effendi, Selasa (25/9). Menurutnya, rencana pemotongan itu sudah tertuang dalam surat pernyataan yang bakal dilakukan dalam waktu dekat.
Rahmat menuturkan, pemangkasan sebanyak 40% hanya untuk biaya operasional, tapi ke depan pejabat lain termasuk pegawai (biasa) juga dipotong 40%. Meski dilakukan pemangkasan, Rahmat menampik bila anggaran daerah dianggap defisit Rp900 miliar seperti yang ramai diberitakan.
“Terlalu dini bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp5,6 triliun dinyatakan defisit pada triwulan ketiga atau bulan September. Hal itu mengingat, rangkaian penggunaan APBD terjadi selama setahun dari Januari hingga Desember,” tuturnya.
Menurutnya, berdasarkan analisa bagian keuangan, pemotongan TPP ini bisa mengefisiensi anggaran hingga Rp67 miliar. Selain pemangkasan TPP, pemerintah juga melakukan efisiensi kegiatan lainnya seperti mencoret kegiatan atau pengadaan yang dianggap tidak penting, bahkan meniadakan pengadaan makanan dan minuman (mamin) saat rapat koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sehingga, pegawai membawa atau membeli mamin dari luar acara. Dengan upaya itu, pemerintah berharap anggaran daerah bisa dihemat hingga Rp600 miliar selama tiga bulan hingga akhir Desember 2018. Selain menghemat anggaran, pemerintah juga menggenjot sektor pendapatan asli daerah (PAD) lewat pajak dan retribusi.
Menurut dia, PAD senilai Rp2,4 triliun yang dipatok pemerintah sebetulnya mudah dicapai karena penetapannya telah melewati kajian yang matang. Apalagi bila selama delapan bulan lalu, tidak mengalami penurunan kinerja aparatur yang berimplikasi pada merosotnya nilai PAD.
“Coba Anda baca sejarah Kota Bekasi dari tahun 1999 sampai 2017. Enggak pernah yang namanya PAD itu tidak tercapai, justru over (melebihi) target 10-20%. Laporan hasil saya ke Gubernur 2013-2017 selalu melebihi target, begitu saya tinggal kemarin selama delapan bulan, langsung ambruk,” ujarnya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda optimistis, sisa waktu tiga bulan ini bisa meraih potensi PAD. Karena itu, dia menilai masih terlalu prematur bila kondisi keuangan Kota Bekasi disebut defisit anggaran.”Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil dari pada jumlah belanja pada akhir tahun anggaran (31 Desember),” katanya.
Menurut dia, Pemerintah Kota Bekasi menargetkan pendapatan daerah pada 2018 mencapai Rp5.386.109.580.209,00. Rinciannya, dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp2.431.127.344.183,00, Bagian Dana Perimbangan Keuangan sebesar Rp1.678.443.847.626,00, lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp1.276.538.388.400,00
Sedangkan untuk Penerimaan Pendapatan Daerah tahun 2018 sampai tanggal 29 Agustus 2018 sebesar Rp3.099.349.078.610.93 atau 57.54% terdiri dari PAD sebesar Rp1.235.365.869.146,93 atau 50.81%, Bagian Dana Perimbangan Keuangan sebesar Rp1.141.325.236.674,00 atau 68.00%, Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp722.657.972.790,00 atau 56.61%.
Adapun sisa target pendapatan daerah yang harus dicapai sampai dengan akhir Desember 2018 sebesar Rp2.286.760.501.599,07. Upaya-upaya dalam memenuhi pencapaian target pendapatan daerah hingga akhir tahun 2018 ini salah satunya melakukan verifikasi dan penagihan piutang pajak daerah bersama Inspektorat seperti PBB, pajak hotel, pajak restoraan, pajak Reklame, pajak Parkir, Pajak Air Tanah dan pajak hiburan. (gokma)
0 
0
