Kota Bekasi – Dianggap otoriter, ratusan pelajar dan guru SMA 17 kota Bekasi menggelar demo menuntut Kepala Sekolahnya Waluyo mundur dari jabatannya. Menyusul keadian ini, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya memanggil beberapa orang terkait dengan demo tersebut pada senin (8/10) mendatang.
Dalam aksi demo yang digelar pada jumat (29/9) lalu, pendemo memampang spanduk berisi tanda tangan para siswa dan sikap protes mereka kepada Waluyo. Sumber yang tidak mau disebut namanya melalui WatsAap menjelaskan, demo tersebut memprotes bahasa verbal Waluyo yang kasar. Selain itu ancaman kepada PNS yang menolak Sasaran Kerja Pegawai (SKP), membuat Surat Peringatan (SP), kepada guru honorer yang vocal, serta menciptakan disintegrasi antara guru honorer lama dengan yang baru maupun antar PNS.
Namun tuduhan diatas ditampik Waluyo, “Saya sangat menyayangkan hal ini, mengingat sekolah adalah tempat kegiatan belajar mengajar. Tapi ini malah justru memanfaatkan anak-anak melakukan yang bukan tupoksinya. Jelas anak itu, pelajaranlah yang mereka inginkan, sesuai dengan jam-jamnya, bahkan ujian,” katanya.
Menurutnya, polisi yang berjaga berkomentar bahwa demo tersebut salah besar dilaksanakan di areal sekolah. Apalagi yang melakukan adalah murid dan para guru. “Dalam hal ini caranya sudah salah, tidak menghargai undangan yang saya sudah kirimkan lewat WA group tiga hari yang lalu agar hadir hari jumat pukul 14:00 wib untuk berdialog, agar kita duduk bersama membicarakan masalah ini,” urainya.
Waluyo mengaku permasalahn tersebut merupakan salah persepsi tentang kebijakannya dengan guru yang tidak ada kaitannya dengan anak. “Misalnya, saat saya mengambil kebijakan ada jabatan tambahan sesuai aturan main untuk menentukan dimana dan kemana, disinilah ketidakpuasan mereka. Termasuk digroup WA jika ada yang nyeleneh, saya tegur, mereka marah lalu keluar dari group. Jadi intinya, tidak ada hubungannya sama sekali dengan anak. Yang ada, anak ini terprovokasi oleh guru honorer,” akunya.
Dia mengaku memang tidak keluar menemui pendemo, tapi membuka ruang dialog diruangannya. “Saya meminta ada perwakilan siswa maupun guru, namun mereka tidak mau duduk bersama. Sehingga mic yang digunakan saya matikan, ini adalah sekolah sudah digunakan kepada porsi yang salah. Saya sebagai pimpinan tentu punya hak, ini dunia pendidikan, semua ada aturannya,” pungkasnya.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Wilayah III Provinsi Jawa Barat Herry Pansila mengatakan, pihaknya belum memanggil guru honorer maupun siswa. “Kita harus mencari tahu dulu. Prinsipnya adalah, sekolah adalah suatu lembaga pendidikan, lembaga yang menuntut manusia, dan bukan lembaga yang membuat galan aspal, atau gedung, dan kita akan tindak lanjuti kejadian yang sangat disangkan ini,” katanya.
Menyusul kejadian ini, Kepala Ombudsman RI Jakarta Raya Teguh P Nugroho memanggil Abdul Hakim, Budi Wirastyo dan Endang Saefudin, guru honorer dan PNS setempat. Mereka diundang pada senin (8/10) mendatang ke Gedung Ombudsman di JL HR Rasuna Said, Kav C-19, Kuningan Jakarta untuk membicarakan masalah tersebut. [Rid]
0 
0
