PENYELIDIKAN dugaan korupsi di lingkungan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dalam pembangunan Stadion Mini Pondokgede dan proyek Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Sumurbatu, Bantargebang, hingga saat ini masih terus berlanjut. Hal itu diakui Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Bekasi Hermon Dekristo kepada Koran Bekasi di ruang kerjanya, Kamis (11/10).
“Dugaan korupsi pembangunan Stadion Mini Pondokgede dan pembangunan IPLT Sumurbatu, hingga saat ini masih terus diselidiki. Belum ada peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan. Saya juga menjabat bàru satu bulan lebih disini,” kata Hermon.
Menurut dia, dalam penanganan dugaan korupsi di Kota Bekasi, pihaknya mengutamakan tindakan preventif. Makanya dalam pelaksanaan pembangunan selalu didampingi TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
Dia menyebutkan, dalam melaksanakan tugas pihaknya selalu mengutamakan transparansi dan apa adanya. Dia juga mengaku tidak mau memberikan pernyataan yang bombastis kepada wartawan soal penananganan dugaan korupsi.
“Biarkanlah tim bekerja sesuai dengan tupokskinya. Saya juga akan selalu transparan dalam penanganan dugaan korupsi di Kota Bekasi,” katanya.
Menurutnya, keberadaan TP4D adalah untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan preventif dan persuasif, khususnya dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional.
TP4D juga dapàt memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir. Tujuannya adalah untuk meminimalisir pelanggaran. Jika pelaksanaan kegiatan proyek ada pendampingan dari TP4D, kata dia, harusnya pekerjaan itu tambah bagus.
Ketika disinggung tentang adanya isu intervensi petinggi kejaksaan dalam penanganan dugaan korupsi di Disperkimtan, Hermon langsung membantahnya. ” Tidak ada intervensi. Saya memang sudah tau soal penyelidikan kasus di Disperkimtan. Tapi, sampai saat ini masih tahap penyelidikan, belum masuk ke penyidikan,” kata Hermon.
Seperti diketahui, sejak 2015 silam, pengerjaan stadion mini sudah mulai dijalankan. Tapi, pada 2017 tercium ada bau busuk dalam pengerjaannya. Beberapa nama pejabat pun telah dipanggil ke Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Tapi, setelah pemanggilan, proses pun terhenti.
Seperti halnya pemanggilan terhadap Kepala Disperkimtan Kota Bekasi, Dadang Ginanjar selaku penanggungjawab atas proyek pembangunan stdion mini yang menelan anggaran sebesar Rp. 6.4 miliar. Saat itu pihak kejaksaan menyatakan bahwa kasus pembangunan tersebut sedang dalam tahap permohonan keterangan kepada BPK-P terkait besaran kerugian negara yang terjadi atas pembangunan stadion mini pondok gede.
Sayangnya, dari tahun 2017 proses hukum berjalan, tapi hingga mendekati penghujung tahun 2018 ini belum ada satu tersangka pun yang ditetapkan penyidik kejaksaan.
ALASKA (Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran) yang terdiri dari Lembaga Kajian dan Analisis Keterbukaan Informasi Publik (KAKI Publik ) bersama Lembaga Center for Budget Anaslisis (CBA) menilai Kejaksaan Negeri Kota Bekasi lambat menangani setiap kasus yang terjadi di dalam pemerintahan Kota Bekasi, karena setiap dugaan korupsi yang dilakukan di dalam pemerintahan kota bekasi dapat melanggeng bebas.
ALASKA menilai dugaan korupsi atas stadion mini pondok gede tersebut telah menyalahi aturan kontrak pembangunan, sebab, dalam perjanjian kontrak pembangunan dinyatakan bahwa terdapat ruang ganti atlet di sebelah kanan dan kiri stadion, namun kenyataanya tidak ada. Selain itu, pembangunan stadion mini pondok gede tersebut dikerjakan secara asal-asalan, terlihat dari listrik yang tidak ditanam di dalam tembok, tapi justru listrik tersebut berada di luar tembok stadion yang membuat stadion mini terlihat berantakan.
Menurut ALASKA, untuk membangun stadion mini Pondok Gede ini telah menelan anggaran sebesar Rp6.469.012.000. Ini benar-benar aneh, karena anggaran yang diperuntukkan sangat besar, tapi stadionnya kecil, kumuh dan tidak sesuai dengan kontrak. Anggaran Rp 6,4 miliar ini patut dicurigai, karena menandakan bahwa pembangunan stadion mini ini tidak wajar. Gedung yang akan dibangun minim, tapi belanja pembangunannya sangat mahal.
Dan anggaran rincian yang telah dikeluarkan dari tahun 2015 hingga 2017 diduga tidak jelas. Pada tahun 2017 alokasi anggaran yang sudah disiapkan sebesar Rp 945,2 juta. Sementara realisasi anggaran tahun 2016 untuk stadion mini ini sebesar Rp3.776.574.000. Dan, pada tahun 2015 sudah menelan anggaran pajak rakyat mencapai Rp1.747.231.000, dan benar-benar telah menggerogoti uang rakyat.
“Jadi Kejaksaan Negeri Kota Bekasi seperti kurang olahraga untuk mengejar para pelaku korupsi yang sudah jelas di depan mata. Apakah ada kongkalikong antara penyidik kejaksaan dengan terduga korupsi yang pernah dipanggil oleh pihak kejaksaan pada tahun 2017?,” tanya ALASKA.(gar)
0 
0
