PEMERINTAH Kota Bekasi terus berupaya mengentaskan persoalan masyarakat kurang mampu. Salah satu cara adalah terus menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dicanangkan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) sejak 2012.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bekasi sebagai stake holder yang menjalankan PKH pun terus melakukan verikasi data. Tidak heran jika penerima PKH pada tahun 2012 mencapai 13.000 orang. Angka tersebut diperoleh dari pemerintah pusat.
“Saya mencatat sampai saat ini warga yang valid terdata mendapatkan PKH ada 38.912 kepala keluarga (KK) di Kota Bekasi, dan akan terus bertambah. Jika pemerintah pusat mencatat, masih ada lagi warga yang tidak mampu,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Junaedi kepada Koran Bekasi, Kamis (18/10).
Junaedi menambahkan, pihaknya juga sudah memverifikasi data penerima PKH yang diberikan pemerintah pusat agar program PKH tepat sasaran.
“Untuk tahun depan juga akan ada penambahan dari pemerintah pusat bagi warga yang tidak mampu di seluruh daerah di Indonesia termasuk di Kota Bekasi. Jika di Kota Bekasi masih ada yang tercatat sebagai warga yang tidak mampu, maka Kota Bekasi juga mendapat kuota program PKH ini,” tambah Junaedi.
Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada warga penerima PKH berubah setiap tahunnya. Mulai dari sembako hingga bantuan dalam bentuk uang tunai. Rinciannya pun kata dia, setiap warga yang terdata sebagai penerima PKH tiga bulan pertama menerima Rp 500 ribu, dan bulan selanjutnya sebesar Rp100 ribu hingga mencapai Rp1,8 juta.
“Ya tahun 2018 warga mendapat uang karena sebelumnya warga menerima sembako berupa beras, gula dan minyak. Dan tahun ini warga menerima uang dan juga bisa dibelanjakan di e-warung,” katanya.
Menurutnya, jumlah warga yang kurang mampu sangat banyak. Selain PKH warga juga mendapat berbagai fasilitas untuk kesejahteraan ekonominya.
“Saya rasa warga sangat terbantu dengan berbagai program pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Bekasi,” kata Junaedi.
Dia juga memberikan apresiasi PKH di Kota Bekasi. Alasannya, warga Kota Bekai yang tercatat sebagai penerima bantuan sangat terbantu. Ia menyatakan, Dinsos Kota Bekasi juga mengedukasi warga agar mampu berusaha dan tidak mengandalkan bantuan. Salah satunya melalui program Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2).
“Meski warga tidak mampu di Kota Bekasi terbantu dengan program pemerintah yang begitu banyak, Pemkot juga ingin mengubah pemikiran mereka agar keluar dari mindset kemiskinan yakni dengan memberikan sosialisasi P2K2 di setiap kecamatan di Kota Bekasi,” tandasnya.
Junaedi berharap, warga Kota Bekasi yang tidak mampu agar memiliki semangat untuk berusaha dan tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah. Selain itu jika memang ada warga yang betul-betul tidak mampu Juanedi mengatakan untuk melaporkan ke Dinas Sosial Kota Bekasi.
“Meski data dari pusat, kita pun ikut mendata kepada warga-warga yang memang benar-benar tidak mampu ke setiap kepala keluarga yang ada data dari pusat maupun yang didapat dari lapangan. Yang pasti kita akan teruskan program PKH ini sampai warga yang tidak mampu terdata semua dan bisa menambah perekonomian mereka,” pungkasnya. (adv/jim)
0 
0
